Dukung Transisi Energi, KTT ASEAN ke-43 Optimalkan Penggunaan Kendaraan Listrik

Dukung Transisi Energi, KTT ASEAN ke-43 Optimalkan Penggunaan Kendaraan Listrik

Dalam rangka mewujudkan transisi energi yang ramah lingkungan, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke – 43.

Terkait hal tersebut, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) yang diwakili oleh Woojune Cha selaku President Director of PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) secara seremonial telah menyerahkan armada IONIQ 5 dan IONIQ 6 sebanyak 346 unit kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Setya Utama.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Setya Utama mengapresiasi langkah yang telah dilaksanakan PT HMID dalam menyukseskan KTT ASEAN ke – 43.

“Mobil ini akan digunakan untuk spouse (pasangan) para pemimpin negara-negara yang hadir. Kedua, untuk para menteri luar negeri negara ASEAN. Kemudian untuk para pasukan pengamanan (security) seperti paspampres,” kata Setya.

Setya melanjutkan pemerintah dan panitia nasional memiliki spesifikasi tertentu yang dibutuhkan terkait kendaraan resmi yang akan dipakai pada KTT, seperti desain eksterior maupun interior dan juga sisi kenyamanan. Begitu pula dengan kualitas baterai yang disesuaikan dengan daya tahan dan jarak tempuh.

“Akhir Agustus akan mulai dikirim dan akan di uji cobakan oleh paspampres yang akan bertanggung jawab mengemudikan IONIQ 5 dan IONIQ 6. Mereka akan dilatih mengenai pengenalan fungsi kendaraan dan pengalaman berkendara bagi seluruh aparat yang mengendarai unit tersebut selama perhelatan ini. Tentunya kemudian akan disterilkan untuk digunakan pada KTT,” tuturnya.

Panitia nasional, imbuh Setya, juga akan menyiapkan shuttle bus dan moda raya terpadu (MRT) sebagai fasilitas transportasi yang menghubungkan tempat akomodasi dengan lokasi acara yang mayoritas berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Sebelumnya, Pemerintah juga telah menerima sekitar 36 mobil listrik jenis BMW i7 . Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan para pemimpin negara KTT ASEAN ke-43.

Menteri Sekretaris Negara, Praktikno menyatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi langkah yang telah digunakan BMW Group untuk membantu mewujudkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional.

“Saya mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas komitmen BMW untuk kembali terlibat dan memberikan dukungan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN ke-43 yang akan digelar di Jakarta nanti,” katanya.

Sebagai informasi, KTT ASEAN ke -43 akan dilaksanakan di Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang. Tidak hanya dihadiri oleh pemimpin negara-negara Asia Tenggara, acara tersebut juga akan diikuti oleh sejumlah negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia dan India.

*

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025