Mengapresiasi Kelanjutan Proses Hukum Anggota KST Papua

Mengapresiasi Kelanjutan Proses Hukum Anggota KST Papua

Oleh : Patricia Oktavia Sikoway

Anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua pimpinan Egianus Kogoya tertangkap dan mereka ketahuan memasok senpi (senjata api). Proses hukum terhadap mereka terus berlanjut. Anggota KST bisa terkena Pasal mengenai senjata api illegal sekaligus terkena kasus penghianatan negara. Ketegasan terhadap anggota KST wajib dilakukan sebagai efek jera, sehingga Egianus Kogoya cs tidak berani menyerang masyarakat Papua lagi.

Selama ini warga Papua terbebani oleh keberadaan KST yang terus-menerus mengganggu keamanan mereka. KST beralasan ingin memerdekakan diri, padahal masyarakat asli Papua sendiri sangat nasionalis dan tidak mau ikut membelot. Akan tetapi KST selalu membuat ulah dan mereka menggunakan senjata api (senpi) sebagai alat untuk menyerang warga sipil maupun aparat keamanan.

Pada tanggal 5 April 2023 aparat keamanan berhasil menangkap YL dan MM yang merupakan anggota KST pimpinan Egianus Kogoya. Mereka ditangkap di Camp Simal, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Dari hasil penangkapan, didapatkan barang bukti, di antaranya 3 pucuk senjata api, 1 pucuk senapan angin, 360 amunisi caliber millimeter, dan 1 buah granat.

Kasus kepemilikan senjata api pada 2 orang anak buah Egianus Kogoya pun berlanjut. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 YL dan MM diserahkan ke Kejaksaan Negeri Wamena. Ketika prosesi penyerahan tersangka, Satgas Damai Cartenz menyerahkan barang bukti berupa senjata api, pistol, senjata pelontar, granat, dll.

YL dan MM ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api illegal. Mereka adalah anak buah Egianus Kogoya yang tugasnya mencari logistik, tak hanya bahan-bahan makanan tetapi juga senjata api illegal. Saat ini mereka sudah ad di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB.

Proses hukum terhadap YL dan MM wajib dilanjutkan agar tercipta keadilan di Papua, dan seluruh Indonesia. Meski MM berstatus sebagai (mantan) Kepala Distrik Kenyam tetapi bukan berarti dia kebal hukum. Justru MM harus mempertanggung jawabkan kesalahannya, dan sangat memalukan karena gagal memberikan contoh yang baik kepada warganya.
Proses hukum YL dilanjutkan karena bukan kali ini saja ia terkena kasus. Sebelumnya dia pernah terlibat dalam kasus pembakaran pesawat dan penculikan pilot Susi Air (Capt. Phillips M). YL bisa terkena pasal berlapis dan mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Hukuman bagi para pemasok senjata api illegal ke KST sangat berat. Menurut UU Darurat tahun 1951, Pasal 1 ayat 1, hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa orang-orang yang ketahuan menyelundupkan, memberikan/membelikan senjata illegal ke para pemberontak hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Hal ini adalah hukuman paling berat, dan diharap memberikan efek jera.
Pemberian hukuman mati bukan berarti melanggar hak asasi manusia (HAM). Hakim pasti sudah mempertimbangkan mengapa dia memberikan hukuman tersebut. Kenyataannya, KST sudah melakukan pelanggaran HAM dengan menyerang warga Papua, menculik pilot, dan membahayakan nyawa banyak orang. Oleh karena itu anggota KST bisa saja mendapatkan hukuman yang paling berat.
Saat MM dihukum maka diharapkan menjadi efek jera sehingga warga di Distrik Kenyam tidak meniru kesalahannya, dan mereka paham bahwa mendukung KST adalah tindakan yang salah karena sama saja jadi penghianat negara.
Sementara ketika MM ditangkap dan dipenjara maka menjadi peringatan bagi kepala distrik atau pejabat lain di Papua. Jangan sekali-kali membantu KST dalam hal apapun, apalagi memberi dukungan finansial atau menyelundupkan senjata. Jika nekat maka mereka akan tertangkap dan mendapatkan hukuman berat.
Masyarakat Papua sangat dirugikan dengan keberadaan KST. Oleh karena itu mereka mendukung penuh tindakan tegas terhadap KST agar Papua tetap aman tanpa ada penyerangan. Jangan sampai warga Papua ketakutan gara-gara ulah KST, yang nekat menembak rakyat sipil maupun aparat.
Ketika ada operasi penangkapan anggota KST, maka masyarakat mendukung 100%. Mereka tak mempermasalahkannya, karena walau KST sama-sama orang Papua, tetapi kelakuannya sudah merugikan warga sipil di Bumi Cendrawasih. Mereka juga merusak fasilitas umum dan membuat masyarakat ketakutan dan muncul perasaan tidak nyaman saat beraktivitas di luar rumah.
Masyarakat juga mendukung ketika aparat melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KST. Pasalnya, mereka sudah masuk dalam daftar pencarian orang sehingga wajar ketika ada muntahan pelor yang diluncurkan. Bukan hanya untuk melumpuhkan kaki tetapi juga bagian lain.
Proses hukum terharap 2 anggota KST pimpinan Egianus Kogoya terus berlanjut. Mereka sudah terbukti sebagai pemasok senjata api illegal dan meresahkan masyarakat. Saat ada penangkapan dan pemenjaraan anggota KST maka masyarakat Papua berterima kasih atas kerja keras aparat keamanan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025