Mendukung Kolaborasi Bantu Orang Asli Papua Tingkatkan Pengelolaan Dana DOB

Mendukung Kolaborasi Bantu Orang Asli Papua Tingkatkan Pengelolaan Dana DOB

Oleh : Noldy Brachman

Dana Daerah Otonomi Baru (DOB) diberikan untuk 4 provinsi baru di Papua. Masyarakat mendukung kolaborasi pengelolaan dana, karena memang uangnya sangat besar. Dengan kolaborasi maka orang asli Papua (OAP) akan dipermudah dalam mengatur dana DOB.

Saat ini ada 4 DOB di Papua yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Penambahan DOB merupakan aspirasi rakyat di Bumi Cendrawasih. Pemerintah mengabulkan permintaan mereka dengan pemekaran wilayah, dan penambahan DOB bertujuan agar rakyat Papua lebih sejahtera, karena jika ada DOB otomatis ada dana APBD.

Dana APBD pada tiap DOB digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diutamakan agar di provinsi-provinsi baru gedung dan fasilitasnya makin lengkap.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wemendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pembangunan di empat wilayah DOB di Papua sebesar Rp9,9 triliun.

Pemerintah Pusat, telah membantu empat wilayah DOB di Papua sebesar Rp6,6 triliun dengan rincian Rp3,6 triliun disalurkan pada 2023 dan Rp3 triliun dianggarkan pada 2024. Sementara sisa Rp3,3 triliun menjadi tanggung jawab empat daerah DOB melalui APBD.

Wetipo menyebutkan penyerapan anggaran yang ada di Provinsi Papua tidak lebih dari 10 persen, Papua Pegunungan realisasi anggaran baru sekitar 15 persen dari total alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD provinsi dan Papua Tengah baru 4 persen. Sementara Papua Barat Daya, belum diketahui secara persis berapa besaran anggaran yang sudah terserap.
Untuk mengelola dana DOB tahun 2023 maka butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Wahana Visi Indonesia (WVI) berkomitmen membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama OAP. Kontribusi itu diimplementasikan melalui Program United States Agency for International Development (USAID) Kolaborasi.
Ketua Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu, menyatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) juga masih dihadapkan dengan tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal. Termasuk, kurangnya partisipasi warga khususnya OAP dalam tata kelola pemda.
Dengan bantuan dari pihak luar maka dana DOB akan 100% tepat sasaran dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Kemudian, tata kelola pemerintahan di 4 DOB akan makin bagus.
Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menjelaskan penambahan nilai anggaran pembangunan pusat perkantoran di empat wilayah DOB yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan senilai Rp11 triliun ini telah meringankan beban dari APBD provinsi.
M. Musa’ad melanjutkan, pihaknya sudah sangat terbantu karena semula dana DOB hanya Rp9,9 triliun kini naik menjadi Rp11 triliun. Bahkan secara terbuka, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa ada kenaikan anggaran untuk rencana pembangunan kantor pusat pemerintahan provinsi yang baru terbentuk. Dengan demikian maka APBD provinsi yang semula direncanakan untuk pembangunan kantor pemerintahan akan dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat.
Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mempersiapkan hal-hal strategis untuk mendukung pembangunan pusat perkantoran di wilayah itu. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong membahas hal yang berkaitan dengan penyerahan sertifikat tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya di lokasi Stadion Wombik, tepatnya di kilometer 16, Kota Sorong.
Dengan demikian, ketika sesudah penyerahan aset sertifikat ini, dia memastikan akan segera ditindaklanjuti dengan proses pembangunan. Selain perkantoran, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merencanakan akan membangun kawasan kegiatan olahraga.
Namun selama sarana olahraga yang representatif belum terbangun, maka bangunan Stadion Wombik akan tetap dipertahankan dan sambil melakukan revitalisasi pada beberapa bagian pada stadion itu untuk menjadi ikon.
Musa’ad menyebutkan bahwa target lahan yang digunakan untuk pembangunan pusat perkantoran seluas 100 hektar dengan rincian 52 hektar sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, kemudian sisanya sedang dalam proses upaya dengan pemilik hak ulayat.
Perubahan Permendagri terkait tapal batas pada lahan rencana pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya sudah dilakukan dan sementara dalam proses, kami berharap prosesnya akan segera selesai.
Direncanakan dalam rencana kunjungan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dalam waktu dekat akan segera dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Kolaborasi wajib dilakukan agar pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dan provinsi-provinsi lain berjalan dengan sukses. Keempat DOB butuh pembangunan besar-besaran, dan tiap penjabat gubernur berkolaborasi agar seluruh wilayah Papua makin maju.
Masyarakat Papua mendukung penuh pengelolaan dana DOB yang dilakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kolaborasi bertujuan agar dana DOB benar-benar tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat. Dengan bantuan tersebut maka OAP akan tertolong dan mereka bisa bekerja sama, agar program-program yang dilakukan dengan dana DOB sukses besar.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Bali

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025