Mendorong Ormas Keagamaan Wujudkan Pemilu Damai

Mendorong Ormas Keagamaan Wujudkan Pemilu Damai

Oleh : Haikal Fathan Akbar

Masyarakat mendorong Ormas-Ormas keagamaan untuk mewujudkan Pemilu damai. Tokoh-tokoh dalam Ormas sangat berpengaruh dan bisa memberi teladan ke rakyat, sehingga mereka menjaga perdamaian dalam Pemilu. Pemilu harus disukseskan, oleh karena itu Ormas dan pihak-pihak lain bekerja sama dalam mewujudkannya.

Pemilihan umum (pemilu) akan diselenggarakan tahun 2024 tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Semua pihak berperan besar untuk menciptakan pemilu damai dan berkolaborasi agar tercipta Pemilu damai. Perdamaian harus dijaga agar pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan.

Ormas-ormas keagamaan juga wajib mewujudkan Pemilu damai. Mereka adalah organisasi yang memiliki banyak massa, dan harus digunakan untuk tujuan yang positif, salah satunya dengan mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024. Para ketua Ormas keagamaan sadar bahwa sebagai warga negara yang baik, ia wajib mewujudkan Pemilu damai agar program ini sukses besar.

Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saadi meminta ormas-ormas keagamaan di Indonesia untuk ikut berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tahun politik ini. Menurutnya ormas keagamaan memegang peran penting dalam menjaga Indonesia tetap damai.

Zainut Tauhid melanjutkan, sehubungan dengan sudah masuknya Tahun Politik, ia mengajak seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama dan tokoh agama untuk menyukseskan agenda lima tahunan (Pemilu). Caranya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bebas, demokratis, dan bertanggung jawab.
Para pimpinan ormas Islam, ulama, dan tokoh agama, diharap mampu mengajak masyarakat agar menjaga nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan persatuan. Persaudaraan selamanya, sedangkan Pemilu hanyalah agenda lima tahunan. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan dapat menjadi saudara, dan tidak lagi hidup terkotak-kotak.
Wamenag juga berharap ormas-ormas mampu mencegah politik adu domba, politik uang, dan politisasi agama. Ormas keagamaan diharapkan juga mampu memelopori politik santun, beretika dan berakhlak mulia. Sehingga, pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan damai, aman, dan menghasilkan para pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, dan mencintai rakyatnya.
Pemilu butuh perhatian semua pihak. Ormas wajib menghimbau masyarakat untuk terus menjaga perdamaian, terutama jelang masa kampanye. Dengan pengaruh dari tokoh-tokoh Ormas keagamaan maka rakyat akan menurut dan mereka tak lagi saling menyerang, terutama di media sosial.
Peran Ormas keagamaan sangat besar karena akan mempengaruhi masyarakat. Dengan teladan dari Ormas maka semua orang optimis Pemilu 2024 berlangsung tanpa kekerasan.
Masyarakat selain menjaga perdamaian harus antusias dan partisipatif pada pemilu 2024. Jangan apatis atau golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif.
Ketika ada Ormas-Ormas keagamaan maka para pengurusnya juga memberikan teladan dengan menggunakan hak pilihnya. Mereka turut berkampanye di media sosial, bukan hanya mendukung calon presiden idolanya, tetapi juga mencontohkan bahwa tiap warga negara yang baik harus mencoblos saat Pemilu. Dengan cara ini maka tingkat golput di masyarakat akan menurun.
Jika berkaca dari pemilu tahun 2014 dan 2019 maka permusuhan terjadi di dunia maya dan situasi sangat panas sampai ada julukan buruk dari masing-masing kubu pendukung capres kala itu. Jangan sampai hal ini terulang, oleh karena itu Ormas keagamaan hadir untuk mendamaikan masyarakat. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil) serta menegakkan perdamaian di Indonesia.
Permusuhan wajib dihapuskan karena bisa dimanfaatkan oleh provokator maupun oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kekacauan sosial gara-gara ulah mereka. Oleh karena itu Ormas keagamaan berperan besar untuk menciptakan pemilu damai, agar tidak ada kerusuhan yang berujung pada tawuran dan bisa memakan korban.
Ormas keagamaan seharusnya memberi contoh yang baik dalam mewujudkan Pemilu damai. Mereka tak hanya berkampanye dalam mensukseskan Pemilu, tetapi juga menghindari penyebaran hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian.
Jangan sampai Ormas keagamaan bertindak sebaliknya dan menjadi pelaku utama dalam black campaign atau menjelekkan suatu capres atau partai tertentu. Seharusnya pemimpin Ormas keagamaan sadar bahwa ia disorot oleh banyak orang, sehingga tiap tindakannya akan ditiru. Ia wajib untuk menjaga kondusivitas dan memperjuangkan Pemilu damai.
Dalam mensukseskan Pemilu 2024 memang diperlukan komitmen berbagai pihak karena KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari Ormas keagamaan, masyarakat, kementrian dan aparat keamanan agar pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Jika pemilu lancar maka akan menguntungkan karena tidak ada drama kecurangan atau bahkan tragedi memilukan yang mengiringi prosesi Pemilu 2024.
Masa kampanye Pemilu 2024 sangat perlu menjadi perhatian semua pihak karena memunculkan potensi gesekan akibat perbedaan pilihan capres dan partai politik. Namun seharusnya gesekan tidak terjadi karena Ormas keagamaan menjaga Pemilu agar tetap damai, tanpa ada permusuhan di dunia nyata maupun dunia maya. Pemimpin Ormas memberi teladan untuk selalu menjaga kelakuan dan tidak melakukan ujaran kebencian, yang bisa memperbesar gesekan saat Pemilu.

)* Penulis adalah kontributor Kontributor Vimedia Pratama Institute

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025