Melalui Sidang AIPA Ke-44 ASEAN Siap Menuju Transisi Hijau

Melalui Sidang AIPA Ke-44 ASEAN Siap Menuju Transisi Hijau

Oleh: Satya Wibisono

Indonesia menjadi tuan rumah ajang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 5-11 Agustus 2023. Forum tersebut menjadi penting karena salah satunya mendorong percepatan transisi hijau.
Pembukaan Sidang Umum AIPA ke-44 dilaksanakan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (7/8), di Jakarta.

Adapun Sidang Umum AIPA ke-44 diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta dan merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN dimana pada tahun 2023 Indonesia memegang periode keketuaannya. Sementara itu, AIPA sendiri adalah pertemuan parlemen sehingga ditangani langsung oleh DPR RI, dan pimpinan delegasi Indonesia adalah ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam AIPA tahun 20223, temanya adalah “‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera’”. Dalam sidang umum AIPA ke-44, DPR RI mengingatkan pentingnya implementasi konsep green economy, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau dan masyarakatnya mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama agenda AIPA sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.
Komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.
Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kawasan ASEAN juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau.
Komitmen tersebut juga harus diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.
Sidang Umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta menjadi pendorong bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menuntut negara maju berkomitmen terhadap pendanaan perubahan iklim. Seperti diketahui, Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
Kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau, masyarakat ASEAN ini juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.
Melalui kerja bersama dan berkolaborasi, ASEAN mampu dalam berakselerasi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan menjangkau ke seluruh kawasan. Oleh karena itu, green economy harus dikawal secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota ASEAN. DPR RI juga mendorong ASEAN untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menunjang Green Jobs sebagai salah satu penopang ekonomi hijau.
Tidak hanya itu, berkaca pada tema yang diusung dalam Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta yaitu responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, maka konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau. Setidaknya, terdapat tiga kata kunci dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 tersebut. Yang pertama adalah responsif, kedua adalah stabilitas, dan ketiga adalah kesejahteraan.
Melalui AIPA, Indonesia terus memberikan pengaruhnya kepada parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terciptanya stabilitas di kawasan regional dengan saling memberikan kekuatan dan dukungan satu sama lain. Adapun menyangkut kata kunci ketiga, yakni kesejahteraan, dia berharap Sidang Umum AIPA Ke-44 mampu mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi kawasan ASEAN dan transisi menuju ekonomi hijau.
Indonesia terus mendorong dan mengimplementasikan konsep ekonomi hijau, bagaimana kawasan ASEAN mempersiapkan transformasi hijau, dan bagaimana komunitas ASEAN dapat memperoleh dukungan inklusif dalam meningkatkan perekonomian. Yang terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan. Ekonomi hijau perlu dijaga atau dilindungi, baik di dalam suatu negara maupun di dalam kawasan ASEAN, dan tentunya semua negara anggota ASEAN harus bersama-sama melindunginya.
Seperti diketahui, AIPA sebelumnya bernama ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO). Terbentuknya AIPA merupakan inisiatif Indonesia di awal tahun 1970-an didorong oleh kemajuan yang dibuat oleh Asia Tenggara. Saat itu, DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang terdiri dari parlemen-parlemen negara anggota ASEAN yang di awal 1970-an masih hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Ide Indonesia tersebut mendapat sambutan positif.
AIPA lahir dari keinginan para anggota Parlemen negara-negara anggota ASEAN dalam upaya menumbuhkan kesepahaman bersama dalam membantu dan mendorong terwujudnya kerja sama yang lebih erat. Termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN.

*)Peneliti Lentera Research Institute

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025