Pemerintah Maksimal Membebaskan Pilot Susi Air Dari KST Papua

Pemerintah Maksimal Membebaskan Pilot Susi Air Dari KST Papua

Oleh : Bryan Pianus

Upaya pembebasan Pilot Susi Air tidak akan berhenti, pemerintah telah berkomitmen untuk mengerahkan segenap upaya untuk membebasan pilot Philip Mark Mehtrens yang masih disandera oleh KST. Dalam melakukan berbagai upaya mulai dari upaya ringan hingga keras dengan sejumlah pendekatan.

Dalam kesempatan sambutan pembukaan Papua Street Carnival, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sudah sangat berupaya melakukan pembebasan Pilot Susi Air tersebut.

Namun apa saja upayanya tentu tidak bisa dibuka secara publik. Ia juga mengatakan bahwa dirinya juga menggelar rapat untuk menyelesaikan masalah pilot Philip

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengaku bahwa pihaknya telah melibatan keluarga Egianus Kogoya, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membujuknya serta membebaskan Pilot Susi Air yang ditawan sejak 7 Februari lalu. Dirinya juga berharap agar upaya yang dilakukan untuk membebaskan pilot tersebut, namun ada dua hal yang tidak akan dikabulkan yaitu : kemerdekaan untuk Papua dan Senjata.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku bahwa pihaknya akan tetap mendahulukan negosiasi dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air. Dirinya tidak menginginkan adanya kekerasan senjatan yang akan berdampak kepada masyarakat. Apalagi ada permintaan dari Pemerintah Selandia Baru supaya dalam penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban.
Hingga saat ini Yudo mempercayakan proses negosiasi tersebut kepada Pj Bupati Nduga. Dalam proses negosiasi tersebut, aparat keamanan juga mengutamakan jalan damai demi keselamatan seluruh pihak.
Dirinya juga menuturkan bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah menyiapkan pesawat dan pilot yang bersedia untuk terbang ke lokasi yang ditentukan untuk menjemput Kapten Philips. Ia juga menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah, saat ini yang menjadi prioritas dalam proses pembebasan sandera adalah keselamatan Philips serta warga sekitar.
Oleh karena itu, proses negosiasi yang damai tetap dikedepankan. Lebih lanjut Yudo mengaku tidak masalah bila KST mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan kapten Philips. Yudo mengatakan, uang sejumlah tersebut bukan suatu masalah, apalagi hal tersebut menyangkut nyawa seorang manusia.
Sebenarnya, negosiasi terkait dengan pembebasan warga Selandia Baru tersebut telah dilakukan sejak lama. Namun berhenti karena Polri tidak dapat mengabulkan semua permintaan KST pimpinan Egianus. Egianus sendiri sempat menyampaikan sejumlah permintaan untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut. Mulai dari uang tebusan sebesar Rp 5 miliar, obat-obatan serta senjata api.
Tentu saja permintaan seperti penyediaan senjata api tidak mungkin bisa dipenuhi, karena kepemilikan senjata api untu masyarakat sipil jelas tidak dibenarkan dan membahayakan, apalagi jika senjata api tersebut dipegang oleh kelompok yang ingin lepas dari NKRI.
Pada kesempatan berbeda, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) secara tegas mengatakan bahwa sikap pemerintah tidak akan diam dalam menghadapi ancaman KST. Dalam hal ini KST Papua yang menyandera Pilot Susi Air Philip Mark Mehtrens dan menembak prajurit TNI hingga gugur.
Mahfud menegaskan, TNI dan Polri terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Tentunya tidak dengan cara kekerasan.
Mahfud menjelaskan, sebenarnya terdapat dua kesulitan. Pertama, sandera dijadikan tameng hidup atau menjadi perlindungan diri KST. Ketika TNI-Polri bergerak, mereka (KST) mengancam akan membunuh sandera, sedangkan pihaknya sebagai warga yang beradab tentu harus bisa melindungi warga negara asing.
Sebelumnya, TNI juga telah mengerahkan pasukan organik dalam operasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehtrens. Pengerahan Prajurit organik tersebut dilakukan karena pertimbangan luasnya wilayah dan kondisi geografis Papua.
Kolonel Kav Herman Taryaman selaku Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih mengatakan, pengerahan prajurit organik tersebut dilakukan karena pertimbangan luasnya wilayah dan kondisi geografis. Herman mengungkapkan, jumlah prajurit TNI yang dikerahkan untuk membantu Polri dalam operasi tersebut jumlahnya normatif atau sesuai kebutuhan.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta kepada pemerintah untuk bisa memastikan keselamatan pilot Susi Air yang disandera oleh KST sambil terus berupaya dalam proses negosiasi. Dalam upaya tersebut, dirinya mengatakan bahwa pemerintah jangan sampai membuat harga diri bangsa jatuh.
Meski proses penyelamatan membutukan waktu yang lama, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi serta komuniasi, terutama dengan tokoh-tokoh setempat. Apalagi niat awal penyelamatan adalah dengan cara damai agar tida ada korban jiwa.
Upaya pembebasan terhadap pilot Philip Mark asal Selandia Baru tersebut tidak akan berhenti sebelum Philip berhasil dibebaskan dari penyanderaan. Pemerintah juga tidak ingin gegabah dalam mengambil langkah demi meminimalisir korban jiwa. Karena bagaimanapun juga, pembebasan terhadap Philip merupakan langkah untuk memanusiakan manusia agar bisa hidup dengan bebas tanpa menjadi tawanan.

)* Penulis adalah Mahasiswa papua tinggal di Manado

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By 0

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025