Pembangunan Papua Era Jokowi Banyak Membawa Perubahan Positif

Pembangunan Papua Era Jokowi Banyak Membawa Perubahan Positif

Oleh : Theresia Wopari

Pemerintah telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan di Papua, atas prioritas pembangunan yang telah berjalan selama bertahun-tahun tersebut rupanya telah berhasil membawa banyak perubahan yang terjadi untuk masyarakat Papua.

Presiden RI Joko Widodo telah menjadikan Papua sebagai wilayah yang harus tersentuh olehnya, sehingga pembangunan seperti infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia menjadi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Papua.

Berbagai infrastruktur yang terbangun menjadi bukti bahwa pemerintah tidak main-main dalam membangun Papua.
Salah satu pembangunan yang bisa dilihat adalah Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youtefa yang telah berdiri megah di Papua.

Di sisi lain Papua juga telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Hal tersebut tentu saja menambah rasa percaya diri masyarakat Papua bahwa daerahnya mampu melaksanakan hajat besar seperti multievent PON.

Anis Wayag selaku warga Yakuhimo mengaku bahwa sejak ada pembangunan jalan di Papua dirinya hanya butuh waktu sehari saja untuk melakukan perjalanan pulang kampung, padahal dulu dirinya harus menghabiskan waktu hingga 1 bulan untuk berjalan kaki. Hal tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan di Papua rupanya memberikan dampak pada mudahnya masyarakat terhadap akses transportasin darat.
Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan efek positif lainnya, misalnya ketika ada ibu hamil yang membutuhkan penanganan pada fasilitas kesehatan, tentu saja akses jalan tersebut akan mempercepat transportasi ibu hamil supaya mendapatkan pertolongan sesegera mungkin.
Selain itu sejak pemerintahan Jokowi pula harga BBM di Papua tak lagi seharga Rp 100.000 per liter, tetapi harga BBM di Papua mampu menjadi seragam harganya dengan wilayah lain. Atas kebijakan inilah yang ternyata mampu mengantarkan Jokowi menjadi RI1 hingga 2 periode.
Dengan adanya pembangunan jalan di Papua, ternyata membuat penyebaran pembagian bantuan sosial berupa sembako menjadi lebih cepat tersebar secara merata, tentu saja jika tidak ada pembangunan tersebut, proses distribusi bantuan sosial akan tersendat.
Sementara itu di sektor kelistrikan di era Jokowi telah berhasil menumbuhkan elektifikasi yang cemerlang, yakni melebihi 50%. Di Papua pada 2014 elektrifikasi baru mencapai 43% dan Papua Barat sekitar 77%. Melalui berbagai program elektrifikasi hingga september 2019, rasio elektrifikasi di Papua telah mencapai 94% dan Papua Barat 99%. Elektrifikasi ini tentu saja membuat Papua menjadi lebih baik dan lebih terang di malam hari. Keberadaan listrik juga akan mempermudah pembangunan infrastruktur lainnya seperti puskesmas ataupun kantor pelayanan .
Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua memang masih terhambat oleh masalah geografis berupa lokasi desa yang berjauhan dan terbatasnya jalur transportasi. Meski terdapat tantangan medan yang sulit, namun upaya menyalurkan listrik tetap berlanjut demi mewujudkan pembangunan di Papua.
Selain menggunakan potensi sumber pembangkit listrik yang ada di desa, PLN juga telah menyiapkan program penggunaan aliran listrik melalui tabung listrik (Talis). Tabung listrik ini merupakan kerja sama antara PLN dengan Universitas Indonesia (UI). Talis sendiri berguna untuk menyimpan daya listrik yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk menerangi rumah atau desa.
Kehadiran listrik di Papua tentu saja masyarakat di Papua dapat menikmati terangnya malam hari, selain itu keberadaan Talis juga membuat masyarakat bisa berhemat dalam pemasangan jaringan listrik karena biaya pembalian dan pemasangan listrik dengan menggunakan Talis hanya sekitar Rp 3,5 juta. Sedangkan jalur konvensional tarifnya bisa lebih dari Rp. 4 Juta.
Pembangunan yang digalakkan untuk Papua tidak hanya bersifat membangun benda, tetapi pemerintah juga berupaya untuk melakukan pembangunan secara terukur, hemat namun tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua.
Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.
Langkah pemerintah era Jokowi dalam memprioritaskan pembangunan di Papua rupanya memberikan banyak perubahan, mulai dari singkatnya transportasi, kesamaan harga BBM hingga pemerataan listrik yang kini bisa menerangi wilayah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua layak mendapatkan apresiasi karena Papua telah mengalami kemajuan berkat pembangunan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di bandung

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025