Deklarasi Pemilu Damai: Politisasi Agama Tidak Sesuai Pancasila dan Merusak Bangsa

Deklarasi Pemilu Damai: Politisasi Agama Tidak Sesuai Pancasila dan Merusak Bangsa

Jakarta — Segenap tokoh hadir dalam Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 pada Simposium Nasional di Sekolah Partai PDIP dan menyatakan bahwa memang politisasi agama sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila.

Ketua Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin, Ato’ Ismail menyatakan bahwa menjaga kedamaian dalam segenap rangkaian Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat penting.

“Pemilu 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang perlu dijaga agar Indonesia tetap damai,” katanya.

Kemudian, Ketua Umum Baiul Muslimin Indonesia (Bamusi), Hamka Haq menambahkan bahwa salah satu cara untuk bisa menciptakan sebuah pesta demokrasi yang damai adalah dengan menggelar perhelatan tersebut dengan tanpa adanya politisasi agama.

“Kedamaian berbangsa perlu diciptakan menuju pemilu 2024 tanpa politisasi agama,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengucapkan bahwa dengan terus meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya politisasi agama akan mampu menjaga kesatuan Pancasila.

“Untuk menjaga kesatuan Negara Pancasila, kami peserta Simposium Nasional Rumah Beragama yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023 menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama dan meningkatkan solidaritas berbangsa tanpa deskrimimasi tanpa politisasi agama,” ucapnya

Dengan tegas, dirinya menyebut bahwa politisasi agama adalah hal yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Kami sadar bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila,” tambah Haedar.

Pasalnya, ketika politisasi beragama masih saja dilakukan, maka akan melahirkan disinterpretasi bangsa.

“Pada gilirannya akan melahirkan diinterpretasi bangsa untuk itu maka segala bentuk gagasan yang mengarah pada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama seharusnya kita hindari dan terkait Pancasila dan Republik Negara Indonesia,” jelasnya.

Penyebaran isu politisasi agama, kemudian menurut Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin menyorot bahwa menjadi tantangan tersendiri ketika arus informasi sangat gencar.

“Tantangan pertama adalah saat ini kita hidup di dunia dimana setiap orang adalah pemimpin redaksi atas dirinya sendiri maka, seperti media ada di tangan kita,” terangnya.

Maka dari itu, untuk bisa terbebas dari itu semua, menurutnya memang sangat penting masyarakat memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya masing-masing.

“Kita tidak punya editor selain diri kita sendiri maka dari itu kita harus memiliki self control dalam menghadapi pemilu 2024 tanpa harus ikut sana-sini,” ucap Antonius. []

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal

By 0

APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal   Oleh: Dwi Saputri Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal. Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025