APBN On Track Bukti Pemerintah Serius Menjaga Kredibilitas Fiskal
Oleh: Dwi Saputri
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap on track hingga Agustus 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal nasional. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta kinerja pendapatan dan belanja negara yang tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, sekaligus menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 tetap kuat dan kredibel. Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang tetap positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masih on track. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah masih dapat dikelola dengan tetap menjaga kesehatan fiskal. Keseimbangan primer yang masih berada pada posisi positif juga memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam koridor yang terkendali. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesinambungan fiskal.
Dari sisi penerimaan, kinerja APBN juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara hingga akhir Agustus tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Pertumbuhan penerimaan menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal ketika belanja negara juga mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2026, belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Percepatan belanja diperlukan agar APBN memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan realisasi anggaran tetap perlu dibarengi dengan kualitas belanja yang baik, sehingga belanja negara tetap efisien, tepat sasaran, serta bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat.
Langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan disiplin fiskal layak mendapat apresiasi. Kebijakan belanja yang ekspansif tetap perlu diarahkan secara terukur agar mampu menggerakkan perekonomian tanpa mengabaikan kesehatan APBN.
APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari subsidi dan kompensasi, Program Keluarga Harapan (PKH), perlindungan sosial, hingga dukungan terhadap daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal juga memastikan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap terjaga.
Dalam menjaga keberlanjutan tersebut, kredibilitas APBN perlu terus dipertahankan melalui penguatan pendapatan negara, peningkatan efektivitas dan produktivitas belanja dengan tetap mengedepankan efisiensi, serta pengelolaan defisit secara sehat dan terkendali. Keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas menjadi penting agar APBN tetap mampu menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi, dan pembangunan.
Dari kalangan dunia usaha, Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo memandang positif upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN yang berperan penting dalam mempertahankan kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Kinerja fiskal yang terjaga perlu terus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi, perkembangan dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kredibilitas fiskal juga memiliki arti penting bagi kepastian dunia usaha. APBN yang sehat dapat menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi sekaligus menciptakan ruang bagi sektor riil untuk terus berkembang. Konsistensi pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal patut diapresiasi karena stabilitas APBN menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap prospek perekonomian nasional.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz juga menilai kondisi fiskal masih relatif terjaga. Peningkatan belanja pemerintah tetap diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan negara sehingga pelebaran defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa percepatan belanja pemerintah sejauh ini masih berjalan dalam ruang fiskal yang terkendali.
Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum perekonomian hingga akhir tahun. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan penerimaan tetap berlanjut, kualitas belanja semakin baik, dan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Defisit yang terkendali, penerimaan yang tumbuh, serta belanja yang terus bergerak menunjukkan APBN hingga Agustus 2026 masih berada pada jalur yang terjaga. Kondisi ini sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat yang terus berjalan.
Ke depan, konsistensi tersebut perlu terus dipertahankan dengan menjaga kualitas penerimaan, memastikan belanja semakin produktif dan tepat sasaran, serta mengelola defisit secara prudent. Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang kredibel untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
