Perppu Cipta Kerja Upaya Mitigasi Dampak Resesi Global

Perppu Cipta Kerja Upaya Mitigasi Dampak Resesi Global

Oleh : Bimo Ariyan Beeran

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja akan menjadi upaya mitigasi dampak resesi global. Perppu ini membuka ruang untuk bisnis dan investasi, sehingga Indonesia selamat dari ancaman resesi. Perekonomian negeri ini tetap stabil karena memiliki banyak devisa, yang didapat dari para penanam modal asing.

Perppu Cipta Kerja jadi benteng perekonomian nasional karena menciptakan iklim investasi di Indonesia. Di mana perekonomian akan aman karena banyaknya devisa yang masuk, berkat jasa penanam modal asing. Indonesia akan selamat dari resesi 2023.

Salah satu yang menjadi dampak resesi adalah kurangnya lapangan kerja. Ketika pabrik-pabrik bangkrut lalu karyawannya kehilangan pekerjaan, mereka kebingungan harus mencari nafkah di mana.

Pemerintah menyelamatkan mereka dengan program kartu prakerja, yang menambah keterampilan agar benar-benar siap kerja. Selain itu Perppu Cipta Kerja juga membantu karena akan menyehatkan iklim investasi dan bisnis, sehingga bsa menyerap tenaga kerja.

Pakar Ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono, menilai Program kartu prakerja dengan Perppu Cipta Kerja memiliki irisan besar dalam menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Perppu Cipta Kerja ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik.

Triyono menambahkan, kalau banyak investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Peserta yang sudah mengikuti pelatihan kartu prakerja diharapkan kompeten bersaing di dunia kerja.

Dunia internasional lagi banyak prediksi akan mengalami perlambatan. Justru dengan hadirnya kartu prakerja ditambah dengan Perppu Cipta Kerja bisa saling menguatkan

Artianya, kartu prakerja dan Perppu Cipta Kerja saling mendukung karena kartu ini memberikan keterampilan dan pengetahuan, sehingga rakyat siap kerja. Sedangkan Perppu Cipta Kerja akan menarik para investor sehingga banyak pabrik dan perusahaan yang dibangun oleh mereka. Para pekerja yang sudah memiliki skill setelah lulus pelatihan prakerja akan siap mengisi posisi sebagai karyawan di perusahaan tersebut.
Dengan cara ini maka resiko resesi akan berkurang, karena rakyat memiliki pekerjaan yang bagus dengan gaji minimal UMR. Mereka bisa membeli kebutuhan sehari-hari tanpa memusingkan harganya (walau ada sedikit inflasi). Kondisi keuangan masyarakat tetap stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh dampak resesi global.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Indonesia memasuki tahun 2023 dengan ketidakpastian ekonomi yang tinggi karena menghadapi ancaman resesi global. Sepertiga negara di dunia terancam mengalami resesi, dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang merupakan imbas dari kondisi inflasi yang meningkat di seluruh dunia. Kondisi inflasi yang naik membuat stabilitas harga terganggu.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan, ketika sepertiga dunia mengalami resesi, dua pertiga negara pasti terkena dampaknya. Indonesia tidak termasuk negara yang akan terkena resesi, tetapi harus mengantisipasi ancaman resesi tersebut dengan melakukan kepastian berusaha.
Salah satu yang penting di Indonesia adalah kepastian berusaha. Di sinilah masuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan Perpunya. Menciptakan kepastian sehingga Indonesia bisa menghadapi resesi dunia yang diprediksi datang tahun 2023.
Perppu Cipta Kerja menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi karena ada kepastian berusaha, baik untuk pengusaha lokal maupun asing. Pebisnis lokal bisa berkembang karena ada klaster UMKM dalam Perppu ini. Di mana pengusaha level kecil dan menengah dimudahkan bisnisnya, karena ada gratis pengurusan nomor izin berusaha (NIB) dan juga status halal MUI.
Dengan NIB maka pengusaha lokal bisa mengembangkan bisnisnya karena dianggap valid oleh negara dan dipercaya oleh bank atau perusahaan finance. Ia bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dan memperbesar bisnisnya, sehingga makin berkembang dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Para pengusaha akan bebas dari ancaman resesi karena penjualannya tetap baik seolah-olah tidak ada pandemi dan resesi.
Selain itu, dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja maka pebisnis lokal dipermudah mendapatkan status halal dengan self declare. Prosesnya mudah, cepat, dan digratiskan oleh pemerintah. Dengan status halal maka akan meyakinkan para calon pembeli dan barang jualannya lebih laris-manis. Mereka tak lagi takut resesi karena omzetnya terus naik.
Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk penyempurnaan UU Cipta Kerja melalui mekanisme partisipasi publik. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha, pertumbuhan investasi, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi global. Resesi dan pandemi menyebabkan keguncangan ekonomi dunia dan wajib ditangkal dengan Perppu Cipta Kerja.
Dengan keluarnya Perppu ini, kita bisa memperbaiki aturan perundang-undangan negara untuk membuat supaya perekonomian Indonesia bisa menghadapi kondisi tidak ideal di dunia ini, memperbaiki iklim investasi, menguatkan investasi di Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat bisa menghadapi ketidakpastian dunia dengan lebih baik.
Perppu Cipta Kerja menjadi upaya mitigasi dampak resesi global. Perekonomian Indonesia akan selamat karena Perppu ini mengundang banyak investor asing, yang menyetorkan devisa dan menyehatkan keuangan negara. Selain itu, Perppu Cipta Kerja juga membuat dunia bisnis dan investasi jadi stabil dan menambah banyak lowongan kerja, karena banyak investor yang membuat usaha di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributot Ruang Baca Nusantara

 

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi 

By 0

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Kehadiran Program Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara tidak sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, melainkan membangun jalan keluar yang berkelanjutan melalui pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pembangunan dan pengoperasian sekolah berasrama tersebut mencerminkan perubahan pendekatan negara dari sekadar mengurangi dampak kemiskinan menjadi memutus akar penyebabnya. Pendidikan yang berkualitas membuka ruang mobilitas sosial, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, investasi pada pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat lintas generasi. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Dirgayuza, seluruh kebutuhan pendidikan, pengasuhan, tempat tinggal, hingga kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh negara agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah atau tidak memperoleh pendidikan yang layak. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa negara hadir secara nyata untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara. Lebih jauh, Dirgayuza menilai Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya. Keberhasilan menuju Indonesia sebagai negara maju tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan dalam akses pendidikan. Semakin banyak anak dari kelompok rentan memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, semakin besar peluang Indonesia membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain meningkatkan akses pendidikan, model sekolah berasrama juga memberikan ruang pembinaan karakter yang lebih komprehensif. Anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik, tetapi juga dibimbing untuk membangun disiplin, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa depan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kemiskinan sering kali disertai berbagai keterbatasan sosial yang memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, negara berupaya memastikan setiap peserta didik memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensinya secara optimal. …

All Rights Reserved © 2025