• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Pola Pikir Moderat Cegah Meluasnya Penyebaran Radikalisme

Pola Pikir Moderat Cegah Meluasnya Penyebaran Radikalisme

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 2 October 2022

Pola Pikir Moderat Cegah Meluasnya Penyebaran Radikalisme

Oleh : Ridwan Alamsyah

Radikalisme adalah paham berbahaya yang bisa menghancurkan bangsa. Untuk mencegah radikalisme maka caranya dengan pola pikir yang moderat dan mampu melihat perbedaan dengan lebih bijaksana.

Ketika Indonesia diserang oleh kelompok teroris dalam bentuk pengeboman, maka akan menjadi sorotan bagi dunia internasional. Pemerintah berusaha agar menetralkan pemberitaan dan jangan sampai ada anggapan dari luar negeri, bahwa Indonesia adalah sarang kelompok radikal.

Kelompok radikal dan teroris hanya segelintir orang yang pemikirannya tersesat dan dicuci otaknya oleh sang kader.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa radikalisme telah menjadi isu global. Oleh karena itu umat harus menjadi moderat agar tidak menjadi radikal. Jangan sampai berlebihan sehingga menjadi umat yang ekstrem dan radikal. Indonesia dianggap sebagai negara yang paling toleran oleh negara-negara lain.
Artinya, masyarakat Indonesia seharusnya menjadi moderat karena penuh dengan toleransi, yang menjadi percontohan bagi umat di negara-negara lain. Moderat dalam arti berdiri di tengah-tengah dan tidak ekstrem kanan maupun kiri, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dengan menjadi moderat maka cara pandang akan lebih jernih dan netral.
Sejak merdeka tahun 1945, bangsa ini dibangun dari keberagaman dan toleransi. Bukan dari pemaksaan, khilafah, dan anti pluralisme, serta anti toleransi. Indonesia adalah negara ber-Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara khilafah. Masyarakat yang moderat akan membuat situasi jadi aman dan tidak terjadi kerusuhan, gara-gara ada perbedaan pendapat dan adu kekerasan.
Radikalisme juga bisa mencoreng nama Indonesia karena bisa-bisa dituduh jadi sarang teroris dan radikal. Padahal ini salah besar dan masyarakat Indonesia wajib menunjukkan (di sosial medianya) bahwa Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian dan toleransi. Tidak ada tempat bagi para anggota kelompok radikal. Pemberantasan terorisme dan radikalisme juga dilakukan sesering mungkin.
Wapres juga berpesan untuk jangan terjerat radikalisme yang bisa merusak bangsa. Dalam artian, jika radikalisme terus menyebar, maka akan ada lebih banyak orang Indonesia yang salah arah dan malah mendukung berdirinya negara khilafah. Hal ini amat berbahaya karena bisa menyebabkan kudeta atau penyerangan yang lebih ganas di fasilitas umum, bahkan pengeboman.
Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik maka mari berantas radikalisme dengan pola pikir yang moderat dan penuh toleransi. Cara untuk toleransi misalnya dengan menghormati umat dengan keyakinan lain dan membiarkan mereka memperingati hari rayanya.
Contoh dari pola pikir moderat adalah bersikap terbuka dan berpikir secara rasional. Jika semua orang berpikir dengan rasional maka mereka tidak akan percaya pada radikalisme, karena terlalu membawa janji surga mengenai indahnya khilafah. Indonesia tidak mungkin diubah jadi khilafah karena tidak cocok dengan masyarakatnya yang pluralis.
Tokoh muda NU, Dr. Adnan Anwar, menyatakan bahwa seyogyanya para tokoh moderat tampil, terutama di media sosial. Jangan hanya diam saja karena akan menjadi kelemahan. Tujuan dari tampilnya para tokoh moderat adalah untuk membendung radikalisme dan terorisme.
Dalam artian, netizen akan melihat konten-konten berkualitas yang diunggah oleh tokoh moderat tersebut. Misalnya gambar dan tulisan mengenai indahnya toleransi, bahwa sejak ratusan tahun lalu Indonesia (yang dulu bernama Nusantara) adalah wilayah yang toleran. Selain itu ada pula cerita mengenai nabi yang menghormati umat dengan keyakinan lain, dan berdakwah dengan lemah-lembut.
Nantinya konten mengenai radikalisme dan ujaran kebencian akan tergerus jika para tokoh moderat mau masuk ke media sosial dan mengkampanyekan moderasi beragama dan pluralisme. Perlu ada kampanye positif mengenai hal ini. Masyarakat akan menirunya dan akhirnya banyak yang menyadari pentingnya berpikiran moderat dan tidak terlalu ekstrim, karena bisa berujung pada radikalisme.
Para tokoh moderat mungkin tidak terlalu aktif di media sosial, dan solusinya adalah dengan meminta bantuan admin dan tim kreatif. Mereka akan membuatkan konten, berdasarkan ide dari tokoh moderat tersebut, lalu mengunggahnya ke akun media sosial. Dengan cara ini maka kampanye moderasi beragama dan berpikiran moderat, akan sukses besar.
Masyarakat akan paham pentingnya berpikiran moderat. Selain menambah kemampuan berpikir secara rasional, mereka akan lebih berpandangan dan berpikiran positif, juga penuh toleransi. Otomatis akan terbentuk perdamaian di Indonesia. Jika semuanya kompak untuk moderat maka tidak akan mudah terpengaruh oleh kelompok radikal yang sangat ekstrim dan intoleran.
Pola pikir moderat adalah cara untuk selamat dari radikalisme dan terorisme, yang sudah masuk level sangat mengganggu perdamaian di Indonesia. Kelompok radikal akan gagal dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia, karena mereka kompak dalam bermoderasi, dan menjaga toleransi di negeri ini.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.