Masyarakat Respons Positif BLT BBM

Masyarakat Respons Positif BLT BBM

Oleh : Abdul Rozak

Masyarakat memberikan respons yang sangat positif mengenai penyaluran BLT BBM yang dilakukan oleh pemerintah lantaran sangat membantu dan sangat efektif hanya bagi kelompok rentan dan menjaga daya beli sebagai mitigasi dampak penyesuaian harga BBM.

Diketahui bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah hanya untuk menyuplai dan menjamin pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia angkanya terus saja membesar sekian waktu.

Hal tersebut perlahan-lahan juga akan sangat berdampak pada bagaimana kemampuan pemerintah sendiri untuk bisa membiayai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi sangat terkendala.

Indonesia belakangan ini, terus berupaya untuk bisa mempercepat kebangkitan perekonomian nasional setelah dihantam oleh pandemi COVID-19, dan juga setelah diperparah dengan carut-marutnya kondisi geopolitik dunia, dengan adanya konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina yang menyebabkan perekonomian global pun turut terguncang.

Sementara itu, justru dengan subsidi BBM yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini, nyatanya di lapangan ditemui ketidaktepatan pemberian subsidi tersebut karena malah dinikmati oleh sebagian masyarakat mampu. Padahal pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dana hingga sebesar Rp 502 triliun untuk menanggung subsidi BBM tersebut.
Dalam situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, disebutkan data bahwa sejak 5 tahun terakhir ini saja alokasi subsidi energi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sebesar Rp 1.300 triliun. Maka dari itu pemerintah akan terus berusaha untuk bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi karena tidak tepat sasaran, beberapa langkahnya adalah dengan mengkonversikan BBM bersubsidi, termasuk juga dengan melakukan pengendalian atasnya.
Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof Ari Kuncoro menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM memang harus dilakukan oleh pemerintah, namun di sisi lain juga harus disertai dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. Kedua hal tersebut menurutnya akan bisa memperkuat ketahanan fiskal Indonesia serta bisa mencapai resiliensi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
Mempertahankan bagaimana ketahanan dan kekuatan fiskal negara merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah, terlebih Prof Ari juga menambahkan bahwa selama ini konsumsi kebutuhan BBM di masyarakat terus saja bertambah, sehingga jika pemerintah terus melakukan subsidi, maka APBN akan terus semakin tertekan.
Jika APBN terus tertekan, maka ketahanan fiskal juga akan terguncang dan juga akan sulit untuk melakukan penyeimbangan kapasitas produksi Indonesia di masa mendatang. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka akan sangat membahayakan. Untuk itu, memang harus ada kompromi antara subsidi dan juga ketahanan fiskal. Terlebih, perekonomian menurut Rektor UI tersebut harus terus ada geliatnya karena perekonomian masyarakat akan terus menyangga kekuatan fundamental perekonomian Indonesia.
Pemberian BLT ke masyarakat, akan mampu menjaga daya beli di masyarakat rentan sehingga dampak inflasi pun akan bisa diminimalisasi karena pergerakan UMKM di Tanah Air akan terus terjadi. Terlebih, apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan, maka APBN yang sudah teranggarkan akan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif lain seperti membangun sektor kesehatan, irigasi, infrastruktur jalan dan lain-lain.
Maka dari itu, belakangan ini, setelah secara resmi menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM, pemerintah tengah terus berkofus untuk melakukan mitigasi dari dampak penyesuaian harga BBM tersebut, utamanya bagi masyarakat rentan yang terdampak.
Analis Utama Ekonomi Politik Lab45, Reyhan Noor menyatakan bahwa pemberian BLT sangatlah efektif untuk bisa membantu masyarakat terdampak ketika menghadapi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Bahkan pernyataan tersebut dikatakannya berdasarkan sebuah proses kajian komprehensif sebelumnya.
Alasan dari mengapa penyaluran BLT BBM menjadi sangat efektif adalah sasaran penerimanya jauh lebih jelas daripada dengan terus mempertahankan subsidi BBM yang justru menguntungkan masyarakat mampu dengan persentase yang lebih tinggi yakni sekitar 70 persen.
Senada dengan pernyataan dari Prof Ari Kuncoro, Reyhan Noor juga berpendapat bahwa pemberian BLT BBM ke masyarakat sangat bisa mengurangi tekanan yang dialami oleh masyarakat, khususnya mereka golongan yang kurang mampu sehingga daya beli mereka tetap terjaga.
Meski begitu, Analis Ekonomi tersebut tetap mengimbau kepada pemerintah untuk bisa memastikan bagaimana data penerima BLT BBM, bahkan jika perlu harus ada perbaikan yang berkala dari data tersebut agar kualitas penyaluran BLT bisa menjadi semakin jauh lebih baik dan juga tepat sasaran.
Untuk ke depannya, Reyhan menyatakan bahwa pemerintah harus terus melakukan pengawasan akan pergerakan harga pangan dan juga memastikan ketersedian pasokan di tengah masyarakat. Pasalnya kedua hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana kendali harga komoditas-komoditas lainnya.
Skema penyaluran BLT BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah selama empat bulan hingga akhir tahun 2022 ini sehingga juga akan bisa menjadikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi dalam menyongsong tahun 2023 mendatang.
Dengan adanya pemberian bantuan BLT BBM tersebut, masyarakat sendiri menerimanya dengan sangat baik dan positif, pasalnya terbukti dari bagaimana setiap penyaluran BLT banyak sekali dihadiri seluruh masyarakat dengan antusias. Mereka juga memberikan respon yang positif karena menjadi bukti konkret bahwa pemerintah benar-benar peduli kepada nasib rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025