Pengamat: BLT Tepat Sasaran Jadi Solusi Atasi Dampak Penyesuaian Harga BBM

Pengamat: BLT Tepat Sasaran Jadi Solusi Atasi Dampak Penyesuaian Harga BBM

Jakarta – Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto, Ph.D menngatakan BLT merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM. Tetapi berbagai solusi dapat diberikan untuk melengkapi solusi jangka Panjang.

Pemerintah tidak mungkin memberikan BLT secara terus-menerus kepada masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran. Namun, memang perlu pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif dibandingkan dengan BLT karena BLT juga memiliki dampak, diantaranya akan menaikkan inflasi. Ketika daya beli terjaga, masyarakat golongan rentan akan menjaga optimisme dan tidak panik. Hal tersebut diungkapkan Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto, Ph.D di Jakarta.

Perlu pelibatan komunitas masyarakat yang lebih formal atau yang disebut dengan people gorvernance dalam penyaluran BLT, dimana orang-orang terlibat aktif atau berkontribusi dalam menyejahterakan publik, ujar Athor.

Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli, ucap Direktur SKSG UI.

Tentunya tetap akan ada dampak bagi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah. Dengan adanya buffer dari masyarakat bawah, semuanya akan terangkat. Masyarakat kelas menengah akan lebih mudah berinovasi karena soft income mereka lebih banyak, kata Ekonom UI.

Athor Subroto menilai pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah merupakan langkah baik dan lebih tepat sasaran. Tanpa kebijakan ini, subsidi akan terus dinikmati oleh masyarakat mampu.

Distribusi subsidi selama ini masih belum tepat sasaran karena subsidi dalam bentuk barang bisa diperoleh oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai makhluk ekonomi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan utilitas. Dari situ orang-orang kalangan mampu akan terus mengambil jatah subsidi dan memiliki daya serap lebih besar dibandingkan masyarakat kalangan rentan dan bawah, ungkap Athor Subroto.

Direktur SKSG UI Athor Subroto mengatakan SKSG UI sering mengadakan diskusi kritis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, dengan memberikan pandangan kritis melalui policy-policy brief setelah diskusi, termasuk dampak dari penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM selalu berulang, dan kita harus fully aware bahwa BBM menjadi semacam inti dari inflasi kita.

Jika harga BBM naik pasti akan memiliki dampak domino terhadap sektor lain. Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah, ujar Athor.

Disisi lain, pasar tetap menerima kebijakan ini dengan baik. Memang terjadi pro dan kontra, namun pemerintah tetap bisa mengatasinya. Demokrasi tetap berjalan, semua orang boleh berpendapat, dan sampai sejauh ini aman. BLT tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia, ucap Athor.

Sementara hal senada juga diungkapkan Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, Menurut Bagong Suyanto, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto di Surabaya.

Menurut Bagong, Pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa resiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Sementara itu, Ketua Forum ekonomi Konstitusi Defiyan Cori turut mengatakan, bansos bisa dijadikan usaha untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan.

Cori juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan memberikan pendampingan. Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa 6 persen, katanya.

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025