Tokoh Agama Mendukung Penyesuaian Harga BBM

Tokoh Agama Mendukung Penyesuaian Harga BBM

Oleh : Abdul Karim

Penyesuaian harga BBM sudah dilakukan oleh pemerintah. Tokoh agama mendukung hal ini karena subsidi BBM akan dialihkan dan diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Harga BBM disesuaikan secara resmi mulai tanggal 3 September 2022. Di mana Pertalite harganya jadi 10.000 rupiah, Pertamax jadi 14.500, dan Solar jadi 6.800.

Penyesuaian sudah disosialisasikan sejak beberapa minggu lalu sehingga tidak ada masyarakat yang kaget.

Ketika ada penyesuaian harga BBM maka disetujui oleh tokoh agama. Saat mendapat dukungan maka membuktikan bahwa keputusan pemerintah sudah tepat.

Penyesuaian harga terjadi dengan terpaksa, karena harga minyak mentah dunia juga berubah, dari 65 dollar menjadi 100 dollar per barrelnya. Jika harga tidak disesuaikan maka akan membebani APBN karena beban subsidi melonjak jadi 502 Triliun rupiah.
Buya Mas’oed Abidin, Mantan Ketua MUI Sumatra Barat menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM akan bagus karena ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi akan berkurang. Dalam artian, selama ini pengguna BBM bersubsidi masih banyak dan masyarakat jadi tergantung akan subsidi. Padahal tidak selamanya pemerintah bisa memberikan subsidi karena berpengaruh pada APBN dan kondisi keuangan negara.
Pengguna BBM bersubsidi seharusnya dari kalangan kurang mampu, karena mereka bisa menggunakan Pertalite. Namun dalam kenyataannya, masih banyak sepeda motor mewah dan mobil mewah yang antri di pom bensin untuk membeli Pertalite. Padahal seharusnya mereka menggunakan Pertamax yang tidak disubsidi.
Penyalahgunaan seperti ini yang akan diminimalisir ketika harga BBM bersubsidi disesuaikan, karena harganya tidak jauh beda dengan yang non subsidi. Oleh karena itu wajar jika tokoh agama mendukung penyesuaian harga karena akan mengurangi kecurangan di masyarakat. Otomatis akan mengurangi dosa juga karena mengambil hak mereka yang seharusnya mendapatkan subsidi.
Buya menambahkan, subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor lain misalnya bidang kesehatan, pendidikan, dll. Pengaturan pengalihannya akan membuat masyarakat lebih sejahtera. Dalam artian, subsidi yang dialihkan akan sangat bermanfaat karena berguna untuk sektor kesehatan. Misalnya pemberian vitamin dan susu gratis bagi balita dan anak-anak, sehingga mereka akan lebih sehat.
Pengalihan subsidi BBM ke bidang kesehatan juga bisa dilakukan dengan pemberian KB gratis ke masyarakat sehingga para ibu bisa aman ber-KB tanpa memikirkan biayanya. Selain itu juga bisa dengan pemberian obat generik, khusus kepada masyarakat yang kurang mampu, di seluruh Indonesia.
Selain itu, pengalihan subsidi BBM juga bisa disalurkan ke bidang pendidikan. Misalnya untuk beasiswa sehingga anak-anak sekolah bisa belajar tanpa membayar SPP dan digratiskan pula seragam dan alat-alat tulisnya. Dengan subsidi yang dialihkan ke sektor pendidikan maka warga Indonesia akan makin cerdas.
Buya menambahkan, penyesuaian harga BBM akibat gejolak dari harga minyak mentah dunia. Dalam artian, bahan dasarnya naik sehingga harga BBM di Indonesia juga disesuaikan. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, dan jika harga BBM tidak disesuaikan maka pemerintah yang akan keteteran karena harus menanggung subsidi sampai 502 Triliun rupiah.
Masyarakat perlu memahami bahwa penyesuaian harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain. Bahkan harga bahan bakar minyak di luar negeri jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat, bensin per liternya mencapai 15.000 rupiah. Sementara di Singapura, harga bensin malah mencapai 33.000 rupiah per liternya (jika dikurskan).
Bandingkan dengan Pertalite yang akan disesuaikan jadi 10.000 rupiah, masih lebih terjangkau. Jadi ketika ada penyesuaian harga, pemerintah mengambil angka yang sekiranya tidak akan memberatkan masyarakat. Lagipula kemampuan ekonomi rakyat sudah menguat dan tidak lagi terkena efek pandemi covid-19 walau corona masih bercokol di muka bumi.
Kemudian, masyarakat perlu memahami bahwa harga keekonomian Pertalite adalah 13.500 rupiah per liter. Jika harganya disesuaikan jadi 10.000 rupiah per liter maka masih diberi subsidi sedikit, sehingga ada keringanan. Penyesuaian tidak dilakukan dengan drastis karena jika mendadak dan banyak, khawatir akan menimbulkan inflasi dan menyebabkan perekonomian bergoncang.
Penyesuaian harga BBM dilakukan pelan-pelan dan hanya sedikit, karena pemerintah menyadari jika Pertalite dijual sesuai dengan harga keeekonomian, akan menyusahkan masyarakat. Oleh karena itu harga 10.000 rupiah per liter dianggap pas dan masih bisa terjangkau oleh rakyat kecil.
Jika masyarakat menuruti nasehat Buya maka mereka akan paham bahwa penyesuaian harga BBM bukan berarti menunjukkan peraturan yang saklek dan kejam. Namun penyesuaian terpaksa dilakukan gara-gara harga dasarnya naik, dan terjadi juga di seluruh dunia. Jangan ada yang melakukan demonstrasi setelah harga BBM disesuaikan, karena masih masa pandemi dan unjuk rasa tidak akan mendapat izin dari pihak berwajib.
Tokoh agama mendukung penuh penyesuaian harga BBM karena subsidi yang diberikan sudah terlalu memberatkan APBN dan akan mengacaukan kesehatan keuangan negara. Lebih baik subsidi dialihkan ke sektor kesehatan dan pendidikan dan lebih berguna bagi masyarakat, terutama rakyat kecil. Seluruh WNI diminta untuk legowo menghadapi penyesuaian harga BBM.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Insitute

 

 

 

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025