• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Waspada Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

Waspada Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 10 September 2022

Waspada Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Pendidikan

Oleh : Muhammad Zaki

Lingkungan pendidikan harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman adanya penyebaran radikalisme dan juga intoleransi, karena akan sangat mengancam keutuhan dan stabilitas nasional.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan krusial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, karena akan menjadi bekal mereka ke depannya untuk menyongsong kehidupan di masyarakat. Maka dari itu sektor pendidikan merupakan salah satu garda terpenting dan terdepan untuk membentuk karakter generasi penerus Bangsa.

Karena sangat pentingnya posisi pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa sendiri, maka lingkungan pendidikan juga harus benar-benar dijaga supaya tidak disusupi dengan paham radikalisme serta intoleransi yang kemudian bisa bermuara pada tindak terorisme.

Bayangkan apa jadinya jika para tenaga pendidik atau lingkungan pendidikan ternyata penuh akan agenda-agenda tersembunyi dari para propagandis ajaran radikal, maka sudah tentu hal tersebut sangatlah merugikan karena karakter penerus Bangsa nantinya akan dengan mudah dicuci otak oleh mereka.

Untuk itu, secara tegas, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa harusnya sebagai garda terdepan untuk membentuk karakter, maka lingkungan pendidikan harusnya terus menggalakkan upaya untuk bisa menumbuhkan moderasi beragama karena akan mampu mencegah susupan penyebaran paham radikal dan intoleran.

Bagi Wapres, beragamnya latar belakang masyarakat Indonesia mulai dari banyaknya agama dan juga banyak pula kebudayaan memang di satu sisi menjadi potensi atau poin kuat dari Bangsa ini, namun di sisi lain juga memiliki risiko akan potensi terpecah belah. Maka dari itu seluruh masyarakat harus terus mengupayakan moderasi beragama.

Salah satu upaya adalah menyadarkan seluruh masyarakat akan pentingnya sikap dan semangat moderasi beragama menurut Wapres Ma’ruf adalah melalui berbagai gerakan dari para tenaga pendidik atau lingkungan pendidikan karena mereka memiliki peran sangat penting dan berhadapan secara langsung dengan para generasi penerus.

Bukan hanya sekedar berperan penting untuk menyebarkan semangat moderasi beragama, namun para tenaga pendidikan juga sangat berperan dalam pemberian landasan ideologi Pancasila dan juga bekal ilmu pengetahuan yang memang lurus serta murni apa adanya tanpa disusupi kepentingan apapun.

Namun dengan kemajuan teknologi dan informasi digital di era seperti sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pendidik tersebut. Untuk itu Wapres RI berpesan supaya mereka mampu terus beradaptasi dalam menghadapi segala tantangan tersebut.

Dinamisnya perkembangan jaman yang terjadi dengan begitu cepat juga memang harus mampu diatasi oleh para tenaga pendidik. Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI), Aam Abdussalam menyampaikan bahwa para tenaga pendidik harus mampu menghadapi segala tantangan perubahan jaman tersebut apabila memang ingin mensukseskan agenda tersebarnya nilai-nilai dan semangat moderasi beragama.

Beberapa contoh konkret diberikan oleh beliau, yakni yang pertama adalah para tenaga pendidik harus membawakan ajaran-ajaran agama secara kontekstual agar tidak tertinggal, selain itu mereka juga harus terus meningkatkan kualitas mereka termasuk memperhatikan bagaimana relevansi pembahasan yang hendak diberikan supaya para generasi muda juga lebih mudah menerimanya.

Selanjutnya, poin yang diberikan oleh Wapres Ma’ruf Amin adalah supaya para tenaga pendidik bisa membangun karakter kemandirian belajar bagi seluruh peserta didik mereka supaya bisa ada kemajuan dan juga perkembangan di bidang keilmuwan termasuk ilmu agama. Namun tentu seluruh aktivitas tambahan dalam rangka kemandirian belajar tersebut harus tetap dalam kerangka menanamkan nilai moderasi beragama para peserta didik.

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa ternyata asa kolaborasi antar instansi pendidikan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam upaya menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama. Lembaga pendidikan harus mampu menjalin kerja sama dengan instansi-instansi lain yang memang memiliki visi dan misi seragam yakni terus mengkampanyekan adanya moderasi beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga menekankan hal yang serupa bahwa para tenaga pendidik harus benar-benar bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang senantiasa waspada dengan adanya ancaman radikalisme serta intoleransi. Pernyataan tersebut lantaran sebelumnya memang sempat terdapat rilisan survey yang menyatakan kalau ternyata para siswa sangatlah rentan untuk terpapar paham radikalisme dan juga intoleransi bahkan hingga memicu aksi terorisme.

Maka dari itu Moeldoko menjelaskan bahwa setidaknya para tenaga pendidik harus menerapkan serangkaian strategi yang begitu tepat, yakni salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran dan juga pendidikan beragama secara lebih komprehensif lagi. Bahwa pendidikan keagamaan itu harus bisa melepaskan diri dari keterjebakan doktrin dan juga simbol-simbol agama yang sifatnya sangatlah normatif. Meski begitu, namun harus tetap mengakomodasi sunstansi dari agama itu sendiri namun dalam perspektif yang lebih universal.

Kewaspadaan mengenai adanya ancaman penyebaran paham radikalisme dan juga intoleransi dari para propagandis kelompok radikal memang harus terus digaungkan, utamanya adalah pada lingkungan pendidikan karena merupakan garda terdepan untuk bisa membentuk karakter generasi penerus Bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.