• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Energi»Cegah Inflasi Semakin Berlipat, Pengamat: Penyesuaian BBM Perlu Segera Dilaksanakan

Cegah Inflasi Semakin Berlipat, Pengamat: Penyesuaian BBM Perlu Segera Dilaksanakan

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 1 September 2022

Cegah Inflasi Semakin Berlipat, Pengamat: Penyesuaian BBM Perlu Segera Dilaksanakan

Penyesuaian harga BBM subsidi perlu segera dilakukan oleh Pemerintah guna mencegah dampak yang lebih fatal. Salah satu pengamat ekonomi menyatakan bahwa penundaan tersebut akan semakin membuat ekspektasi inflasi masyarakat semakin melambung dan bisa berlipat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia ternyata terus mengalami tekanan, hal tersebut tercermin dari konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat yang terus meningkat hingga melebihi kuota.

Akibatnya, Pemerintah harus kembali menambah subsidi BBM dan akan jauh lebih menekan anggaran negara.

Direktur Eksekutif Next Policy, Dr Fithra Faisal Hastiadi memberikan kalkulasi bahwa jika penyesuaian harga BBM subsidi tidak sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah, maka kuota hanya akan bisa bertahan hingga Oktober 2022 mendatang.

Terlebih, menurutnya penyesuaian harga BBM harus segera dilakukan karena kenyataan di lapangan terjadi ketimpangan dan subsidinya tidak tepat sasaran.

“Jika berbicara mengenai pilihan, maka kita bicara prioritas karena anggaran kita terbatas. 80% masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu, sementara 20% masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk meminimalisasi terjadinya dampak inflasi, maka Dr Fithra Faisal menyarankan supaya anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dari pengalihan subsidi ini nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding ‘membakar subsidi di jalan’,” imbuhnya.

Perlu diketahui bahwa opsi tersebut merupakan sebuah opsi terbaik lantaran saat ini posisi Indonesia sudah tidak lagi menjadi produsen minyak.

Hal tersebut menurutnya karena memang konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia jauh lebih besar daripada ketersediaan kuota yang dimiliki dan kapasitas produksinya.

Selain itu, kenyataan diperparah pula dengan permintaan energi dari negara-negara Barat yang perlahan meningkat sehingga harga minyak dunia juga akan melambung naik.
Jika penyesuaian harga BBM tidak dilakukan, maka APBN akan semakin terbebani.

Berbicara mengenai kemungkinan adanya inflasi pangan jika penyesuaian harga BBM dilakukan, Ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut mengaku bahwa inflasi akan bisa ditangani.

Pasalnya menurutnya hanya akan terjadi inflasi sekitar 1 hingga 2 persen saja, yang mana hal tersebut bisa diatasi oleh kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia.

Justru, bagi Dr Fithra Faisal apabila penyesuaian harga BBM subsidi tidak segera dilakukan, maka ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin melonjak dan berlipat.

“Masalahnya, semakin lama diumumkan, maka potensi kenaikan harga di masyarakat semakin besar karena ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin meningkat. Jika pemerintah tidak mengumumkan penyesuaian harga BBM, efek inflasinya sudah terlanjur terjadi. Jadi semakin lama diumumkan, efek inflasinya akan berlipat,” terangnya.

 

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

September 8, 2026

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

September 8, 2026

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Dorong Penguatan Keamanan demi Lindungi Masyarakat PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong…

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Tokoh Papua Serukan Perdamaian untuk Lindungi Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan PAPUA — Tokoh adat dan…

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar  Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. …

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Bergerak Tangani Erupsi Anak Krakatau Jakarta – Pemerintah bergerak memperkuat kesiapsiagaan menyusul erupsi Gunung…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.