Masyarakat Tidak Perlu Panik Menyikapi Penyesuaian Harga BBM

Masyarakat Tidak Perlu Panik Menyikapi Penyesuaian Harga BBM

Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, negara sudah memberikan subsidi hampir Rp 690 triliun, ditambah lagi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini meleset dari 23 juta kilo liter menjadi 29,06 juta kilo liter. Hal ini menyebabkan Pemerintah harus mengeluarkan Rp 658 triliun untuk subsidi. Dengan demikian secara keseluruhan Pemerintah mengeluarkan hampir sekitar Rp 1.400 triliun untuk subsidi masyarakat, sehingga konstruksi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara akan sangat rapuh.

Pengamat Politik Ekonomi, Kapitra Ampera, menjelaskan saat ini Indonesia adalah konsumen besar BBM karena produksi dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, perang Rusia-Ukraina yang tidak berkesudahan menambah situasi global menjadi lebih rumit. Rusia dan Ukraina adalah produsen minyak dan pangan energi. Konflik kedua negara ini membuat harga minyak menjadi tidak menentu dan harga produksi minyak juga terganggu. Kondisi ini memperparah inflasi global. Jalan keluarnya adalah bagaimana menekan subsidi BBM seminim mungkin agar bangsa ini bisa bertahan dan problem pengelolaan keuangan bisa termaksimalisasi”, ungkap Kapitra.

Fakta di lapangan, kata Kapitra, 80% subsidi dinikmati oleh orang-orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan. Jika ini terus dipaksakan tanpa ada evakuasi penyesuaian harga, maka negara ini akan mengalami turbulensi ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM menjadi suatu keniscayaan demi menyelamatkan bangsa.

“Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka, karena semua sektor produksi pasti ditutup. Penyesuaian harga BBM diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara”, kata Kapitra dilansir dari Youtube CNN Indonesia.

Kapitra menilai Pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas kepada sektor lainnya. Dalam hal ini perlu menyiapkan bantalan sosial, antara lain mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara siginifikan. Kedua, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan non subsidi, sehingga BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh 80 persen orang-orang kaya dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk mencegah Indonesia menjadi negara bangkrut, maka kita harus bersikap rasional dengan menyesuaikan harga BBM. Namun demikian, ada kompensasi negara kepada masyarakat, diantaranya jaringan pengaman sosial harus sampai ke masyarakat, seperti halnya BLT, Bansos, dan lain sebagainya”, sebut Kapitra.

Menurut Kapitra, efisiensi menjadi penting dan subsidi yang tepat sasaran harus menjadi prioritas negara. Negara tidak boleh terlalu memanjakan masyarakat dengan subsidi, karena akan membuat daya juang masyarakat menjadi lemah. Harga minyak negara kita jauh lebih rendah dari negara lain. Ada dua hal besar yang tidak dapat dihindari, yaitu pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Efisiensi-efisiensi tersebut menjadi faktor penentu untuk bangsa ini agar tetap bertahan dan tidak menjadi bangsa gagal.

“Penyesuaian harga BBM harus dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka APBN akan jebol dan terjadi resesi ekonomi. Kedepan, Indonesia tidak akan mampu mengembangkan sektor produksi dan perekonomian karena sumber daya ekonomi tersedot inflasi. Bagaimana negara membuka lapangan pekerjaan jika subsidi untuk mengembangkan sektor usaha tersedot dengan subsidi BBM dan Covid-19 yang begitu besar”, ujar Kapitra.

Kapitra mengatakan, pro dan kontra terkait penyesuaian harga BBM selalu terjadi karena masalah ini tidak dilihat secara jernih. Kali ini merupakan periode terakhir Presiden Jokowi, sehingga fokus Presiden adalah bagaimana menjaga negara ini tetap survive.

Sementara itu, ada kelompok petualang politik yang menciptakan dan mencari momen untuk mendiskreditkan pemerintah. Dalam ketatanegaraan itu tidak bisa dielakkan. Tetapi psikologi masyarakat dalam ekonomi itu sederhana. Masyarakat hanya membutuhkan tiga hal saja, yaitu lapangan kerja terbuka, mata uang mempunyai nilai, dan harga barang terjangkau. Jika ini terpenuhi oleh negara, maka propaganda politik dari kelompok-kelompok yang ingin mendiskreditkan pemerintah akan tersingkir.

“Para politisi juga jangan memanfaatkan isu ini untuk memprovokasi masyarakat karena jika tidak ada kepercayaan publik maka akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Politisi diharapkan untuk mengedepankan kedewasaan berpolitik. Masyarakat juga tidak perlu panik karena negara telah melakukan antisipasi berupa operasi pasar, atau subsidi sembako, maupun antisipasi lainnya, sehingga dampaknya akan tertanggulangi dengan baik jika harga BBM jadi disesuaikan”, tutupnya

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025