Penyesuaian Harga BBM untuk Menyehatkan APBN

Penyesuaian Harga BBM untuk Menyehatkan APBN

Oleh : Ricky Partomo

Harga BBM jenis pertalite akan dinaikkan dan masyarakat diharapkan mengerti karena tujuannya untuk menyehatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Jika subsidi BBM berkurang maka selisihnya bisa digunakan untuk hal lain, dan tidak membuat APBN membengkak. Pemerintah sedang mengatur strategi agar kondisi finansial negara tetap stabil walau di masa pandemi, dengan penyesuaian harga BBM.

Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan, menjadi 100 dollar per barrelnya, padahal beberapa bulan lalu hanya 60-56 dollar. Kenaikan ini dikarenakan kondisi politik di Eropa Timur yang kurang stabil, dan jadi berpengaruh karena di sana ada kilang minyak yang penting bagi sumber bahan bakar beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah akan menaikkan harga BBM beberapa hari lagi dan menyesuaikan dengan harga minyak dunia.

Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch menyatakan bahwa kenaikan BBM akan menyelamatkan APBN dan memberikan ruang fiskal yang sedikit longgar. Rencana kenaikan sebaiknya sekali saja agar efeknya tidak berulang.

Dalam artian, meski penyesuaian harga BBM jenis Pertalite mengagetkan tetapi perlu ada sosialisasi bahwa hal ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan situasi keuangan negara.
Jika harga BBM tidak dinaikkan maka negara harus menanggung beban subsidi sebesar 578 Triliun rupiah. Beban ini tentu sangat mencekik karena pertama, ada kenaikan harga minyak dunia sehingga membuat nominal harus dinaikkan. Kedua, akan sangat membebani APBN dan terancam menggoyangkan keuangan negara.
APBN harus dijaga agar tetap tertib dan sesuai dengan pos-posnya. Jika pos subsidi BBM terlalu banyak maka tidak mungkin pos untuk yang lain dikurangi nominalnya, karena sama pentingnya. Oleh karena itu subsidi pelan-pelan dikurangi, agar APBN lebih sehat dan membiasakan rakyat Indonesia hidup tanpa subsidi.
Harga BBM jenis pertalite awalnya hanya 7.500 rupiah dan akan dinaikkan jadi 10.000 rupiah. Namun harga keekonomiannya 13.500 rupiah sehingga rakyat masih mendapat sedikit subsidi dari pemerintah. Masyarakat diharap mengerti bahwa harga yang awalnya diberikan oleh pemerintah masih jauh di bawah harga keekonomian, sehingga lama-lama jadi beban negara.
APBN harus disehatkan karena Indonesia sedang dalam fase menstabilkan kembali kondisi finansialnya, setelah 2 tahun lebih digoyang oleh pandemi. Ada pos untuk memperbaiki efek pandemi seperti bantuan sosial dan lain-lain. Tidak mungkin anggaran ini dihapus karena mengalah dengan subsidi BBM, karena juga sangat penting demi masyarakat Indonesia.
Selain itu, jika terlalu banyak anggaran subsidi BBM maka APBN akan sangat membengkak dan harus ke mana lagi mencari sumber uangnya? Tidak mungkin untuk menambah hutang negara karena malah akan membebani di tahun-tahun ke depan. Pemerintah sebisa mungkin menghindarinya dan memilih untuk mendapatkan sumber dana dari investasi dan sumber-sumber lain.
Jika subsidi BBM ada selama bertahun-tahun maka masyarakat akan kurang paham bahwa harga minyak dunia mengalami dinamika. Saat ada konflik di Eropa Timur maka harga minyak jadi naik karena distribusi tersendat, dan efek perang yang sangat mengerikan. Oleh karena itu pemerintah menyesuaikan harga BBM di Indonesia, agar APBN tetap sehat.
APBN harus dijaga stabilitasnya agar Indonesia mengalami keseimbangan finansial. Pemerintah sudah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% pada triwulan pertama tahun 2022. Jangan sampai ekonomi jadi stagnan, bahkan ambruk, karena anggaran negara jadi tidak karu-karuan. Penyebabnya karena terlalu banyak menanggung beban subsidi BBM di negeri ini.
Penyesuaian harga BBM bukan berarti pemerintah berbuat seenaknya, tetapi merupakan hal yang rasional karena menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menghitung bagaimana rumusan APBN agar tetap stabil dan bisa survive walau masih pandemi. Satu-satunya cara adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan menyesuaikan harga Pertalite, agar beban APBN tidak terlalu banyak.
Lagipula, harga BBM di Indonesia termasuk sangat murah. Bandingkan dengan di Amerika Serikat yang harga bensinnya 19.400 rupiah per liter (jika dikurskan ke dalam rupiah). Sedangkan harga BBM Pertamax Turbo (yang paling mahal) hanya 13.500 rupiah per liternya. Hal ini menandakan bahwa subsidi sudah terlalu banyak dan bisa jadi bumerang di masa depan.
Jika ada subsidi terus-menerus maka APBN akan membengkak dan mengakibatkan terjadinya defisit. Akibatnya perekonomian terkena imbasnya karena jadi melambat. Selain itu, bisa menyebabkan inflasi dan kenaikan harga yang gila-gilaan. Pemerintah berusaha menahan akibat-akibat buruk ini dan akhirnya memilih opsi untuk mengurangi subsidi BBM dan menyesuaikan harga Pertalite.
Kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung oleh APBN. Jangan sampai negara harus membayar lebih dari 500 Triliun rupiah demi subsidi BBM, karena akan sangat memberatkan anggaran negara. APBN harus distabilkan agar kondisi finansial negara stabil, dan masyarakat diharapkan mengerti bahwa harga BBM sedunia juga sedang naik.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025