Pemerintah Kebut Persiapan Infrastruktur Penunjang KTT G20

Pemerintah Kebut Persiapan Infrastruktur Penunjang KTT G20

Oleh : Made Raditya

Beberapa bulan lagi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diresmikan dan pemerintah terus mengebut persiapannya, terutama dalam bidang infrastruktur. Fasilitas pendukung dan infrastruktur dibangun sesempurna mungkin agar acara berlangsung tanpa kendala.

Indonesia memegang rekor sebagai negara berkembang pertama yang menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Dengan menjadi Presidensi maka posisi Indonesia di pergaulan antara negara-negara lain makin diakui. Pemerintah berusaha jadi tuan rumah yang baik, agar delegasi negara-negara anggota G20 merasa nyaman.

Tak heran, pembangunan infrastruktur makin dikebut, agar nanti KTT berjalan dengan lancar. Infrastruktur, terutama jalan, disempurnakan agar tidak ada kemacetan atau bagian jalan yang berlubang-lubang.

Jika ini yang terjadi tentu akan sangat memalukan. Oleh karena itu, ditargetkan semua persiapan infrastruktur selesai pada akhir Agustus ini, dan KTT G20 dimulai tanggal 15 November 2022.

Infrastruktur berupa Jalan Tol Bali-Mandara dipersiapkan sebelum perhelatan G20 dimulai. Jalan Tol ini menghubungkan antara Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Untuk pertama kalinya Bali akan memiliki jalan tol di atas air yang merupakan terpanjang di dunia.
Jalan ini akan sangat membanggakan karena tidak hanya membuat lalu-lintas lancar, tetapi mendukung penghijauan, dengan ditanamnya mangrove sepanjang jalan tol ini. Diprediksi, para delegasi anggota G20 akan terpukau karena melihat jalan tol di atas air dengan pemandangan yang menghijau dan menyejukkan.
Dalam persiapan KTT G20, sejumlah fasilitas dan bangunan juga direnovasi dan dipercantik. Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), menyatakan bahwa Kementerian PUPR menyelesaikan infrastruktur pendukung KTT G20. Dalam artian, sebelum KTT G20 dimulai maka semua persiapan infrastruktur harus selesai sesuai dengan target dan tidak mundur jadwalnya.
Diana melanjutkan, Kementerian PUPR merenovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan saat ini masih 59% progress fisiknya. Targetnya adalah selesai di akhir bulan Juli 2022 ini. Dalam artian, pemerintah tidak hanya mempersiapkan infrastruktur di Bali tetapi juga di Jakarta. Bagaimanapun, DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan meski KTT G20 diselenggarakan di Bali tetapi para anggota G20 bisa mengunjungi Jakarta juga.
Para anggota G20 akan melihat eloknya TMII yang menjadi miniatur Indonesia dan paham bahwa ada banyak suku dan kebudayaan di negeri ini. Diharapkan mereka akan lebih mengerti bahwa Indonesia tidak hanya punya Bali, tetapi juga daerah lain yang eksotis dan dijadikan tempat wisata yang menarik. Jika sudah paham maka mereka akan terpesona dan mengunjungi Indonesia pada musim liburan.
Renovasi TMII amat penting karena bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1975 alias 47 tahun yang lalu. Dengan perbaikan dari pemerintah maka diharapkan TMII akan makin cantik dan siap menyambut para tamu. Mereka akan senang melihat tari-tarian dan berbagai kebudayaan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Kemudian, Kementerian PUPR juga mempersiapkan pembangunan terminal VVIP (Very Very Important Person) di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Terminal ini akan jadi tempat untuk menyambut tamu delegasi dari negara-negara anggota G20.
Pembangunan terminal ini sangat penting karena tamu internasional dari G20 tidak bisa dicampur dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Mereka berstatus tamu negara yang diistimewakan sehingga wajib turun di terminal khusus yang VVIP.
Kementerian PUPR juga memperbaiki kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Mangrove Ngurah Rai. Kawasan tersebut akan makin diperhijau dan ditata dengan apik. Rencananya, Tahura Ngurah Rai akan dijadikan showcase mangrove dan dipertontonkan kepada anggota-anggota G20. Di sana tidak hanya ada bakau tetapi juga burung dan hewan lainnya.
Untuk menambah suasana asri sekaligus ramah lingkungan maka perbaikan di Tahura Mangrove Ngurah Rai meminimalisir penggunaan beton. Namun akan digunakan bambu dan bahan lain yang lebih eco friendly sekaligus membuat suasana makin hijau dan syahdu. Pemilihan bambu amat tepat karena kuat dan membuat Tahura Mangrove makin elok.
Dengan perbaikan di Tahura Mangrove Ngurah Rai maka pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia sangat hijau dan mendukung keseimbangan alam. Meski berstatus negara yang sedang membangun, tetapi pembangunan tersebut tidak mengesampingkan ekologi.
Untuk mendukung green living yang dikampanyekan di KTT G20 maka pemerintah juga mempersiapkan fasilitas mobil listrik yang digunakan sebagai kendaraan para tamu delegasi G20. Mereka akan naik mobil yang eco friendly ini dan akan digunakan menjadi alat transportasi delegasi untuk berpergian termasuk ke venue G20. Dengan mobil listrik maka juga diperlihatkan bahwa Indonesia sudah siap untuk berpindah ke bahan bakar energi baru terbarukan.
Pemerintah sedang mengebut persiapan infrastruktur karena sebentar lagi KTT G20 dimulai. Acara internasional ini sangat penting bagi Indonesia dalam pergaulan dunia. Oleh karena itu berbagai infrastruktur dibangun dan direnovasi agar hasilnya benar-benar sempurna.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

By 0

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.…

All Rights Reserved © 2025