Perketat Prokes, Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Perketat Prokes, Cegah Kenaikan Kasus Covid-19

Oleh : Restu Pertiwi

Fenomena kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meresahkan. Hal ini membuat Zubairi Djoerban selaku Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta Pemerintah agar memperketat kembali penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di tengah kenaikan kasus yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Zubairi memahami kondisi psikologis masyarakat Indonesia sudah bosan dengan pengetatan selama dua tahun lebih pandemi Covid-19.

Namun, ia mengingatkan penularan virus ini masih sangat fluktuatif dan berpotensi mengalami lonjakan terutama akibat kemunculan varian baru.

Berdasarkan riset data yang penulis temukan, tercatat selama periode 8-14 Juni 2022, jumlah kumulatif kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 4.349 kasus. Sementara pada periode sepekan sebelumnya atau 1-7 Juni 2022, kasus Covid-19 berjumlah 2.687 kasus. Perkembangan jumlah kasus kematian akibat Covid-19 juga menunjukkan tren kenaikan walaupun tidak signifikat. Selama periode 1-7 Juni 2022, kasus kematian Covid-19 berjumlah 33 kasus, lebih rendah dibandingkan data kematian sepekan terakhir yaitu 38 kasus kematian.
Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan. Senada dengan penulis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza juga mengingatkan warga Jakarta untuk kembali patuh, taat, dan disiplin serta bertanggung jawab untuk memperhatikan protokol kesehatan.
Riza berkata, kedisiplinan protokol kesehatan menjadi upaya penting untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 meskipun tingkat kesakitan dan gejala varian Omicron tidak terlalu berat. Per tanggal 15 Juni 2022, kasus aktif di Jakarta mencapai 3.282 kasus.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia mengatakan, jumlah orang yang menjalani perawatan atau isolasi, berdasarkan hasil penambahan kasus aktif per 15 Juni 2022 sebanyak 576 kasus. Orang yang menjalani perawatan atau isolasi disebut sebagai kasus aktif Covid-19
Oleh karena itu, Dwi menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster bagi warga yang telah lengkap mendapatkan vaksin dua dosis. Beliau juga mengatakan, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker akan kembali digencarkan. Sanksi atas penindakan tersebut berupa kerja sosial, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Menurut penulis, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
Dari sudut pandang penulis, adaptasi dengan adanya virus Covid-19 ini bukan berarti kita tidak bisa hidup “normal”. Kita tetap bisa beraktivitas normal hanya dengan tambahan beberapa hal sebagai bagian dari adaptasi. Semua hal baru pasti tidak nyaman, namun terkadang kita harus keluar dari zona nyaman dalam menghadapi situasi ini untuk menjadi lebih baik.
Penulis juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga jarak, memakai masker, dan melakukan tes apabila merasa tidak enak badan. Kita juga harus tetap melacak trend infeksi pada kelompok beresiko, melacak trend “varian of concern” yang bersikulasi dan bisa merebak. Walaupun dilihat dari sudut pandang evolusi virus bisa dikatakan masih jauh dari kata berakhir, kabar baiknya adalah vaksin terus bekerja dengan baik karena sangat signifikan menurunkan tingkat rawat inap di RS, ICU, dan kematian.
Kesimpulan yang bisa penulis sampaikan yaitu dengan bertambahnya kasus baru Covid-19 yang cukup signifikan, kita sebagai masyarakat harus menjalani protokol kesehatan dengan ketat kembali, menjaga pola makan dan kesehatan diri dengan berolahraga. Sehingga kita turut membantu Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia dan harapannya pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

*Penulis adalah kontributor Trilogi Institute

 

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By 0

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

All Rights Reserved © 2025