Waspada Hoax, Vaksinasi Covid-19 Tidak Berkaitan Dengan Hepatitis Akut

Waspada Hoax, Vaksinasi Covid-19 Tidak Berkaitan Dengan Hepatitis Akut

Oleh : Prita Mulyasari

Vaksinasi Covid-19 tidak menyebabkan kasus hepatitis akut yang saat ini berkembang. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk mewaspadai hoax, karena vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia saat ini aman dan halal digunakan.

Belakangan sempat terjadi sebuah kasus yang cukup menghebohkan yakni mengenai kemunculan hepatitis akut, terutama menjangkiti anak-anak. Sejauh ini sama sekali masih belum diketahui secara pasti mengenai penyebab dan asal-muasal terjadinya hepatitis akut tersebut.

Namun satu hal yang jelas, bahwa Prof. dr. Hanifah Oswari selaku Lead Scientist menyatakan sama sekali tidak ada kaitan antara kasus Hepatitis Akut dengan vaksinasi Covid-19.

Pernyataan tersebut dibuatnya lantaran ternyata beberapa diantara masyarakat menghubung-hubungkan seolah pemberian vaksinasi Covid-19 menjadi penyebab terjadinya Hepatitis Akut. Ditegaskan oleh Hanifah bahwa sama sekali tidak ditemukan bukti konkrit yang sesuai dengan dugaan tersebut.

Awal mula penyebaran berita hoax tersebut terjadi di media sosial, yang mana terdapat klaim bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan penyebab pemicunya Hepatitis Akut yang menjangkiti ratusan anak di dunia.

Lebih tepatnya klaim tersebut menyatakan bahwa kandungan vektor adenovirus dalam beberapa vaksin, termasuk diantaranya merk Johnson & Johnson lah yang menjadi biang keladi masalah.

Sontak pihak ahli medis pun langsung memberikan bantahan akan berita hoax tersebut dan menyatakan bahwa adenovirus yang terdapat dalam kandungan vaksin ternyata sangatlah berbeda dengan apa yang ditemukan dalam kasus Hepatitis Akut. Kemudian ditambahkan oleh dr Pail Offit selaku Direktur Pusat Pendidikan Vaksin di Rumah Sakit Anak Philadelphia bahwa terdapat perbedaan adenovirus yang terkandung dalam Hepatitis dengan yang disuntikkan dalam vaksin.
Dalam kasus hepatitis akut, ternyata mengandung adenovirus bertipe 41, sedangkan untuk adenovirus yang terdapat dalam kandungan vaksin Covid-19 seperti pada merk J&J adalah bertipe 26. Selain itu ditambahkan olehnya bahwa ternyata adenovirus yang terdapat dalam vaksin sama sekali tidak mampu untuk memperbanyak diri dan menyebar di dalam tubuh manusia, sangat berbeda sifatnya dengan yang terdapat pada Hepatitis.
Fakta selanjutnya yang diungkapkan oleh dr. Mark Slifka selaku Profesor mikrobiologi dan imunologi di Oregon Health & Science University menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa kasus hepatitis akut yang menjangkiti anak padahal sama sekali dirinya masih belum menerima vaksinasi Covid-19 sebelumnya. Oleh sebab itu, memang sama sekali tidak ada bukti yang mendukung klaim berita hoax itu.
Hal yang bisa diupayakan bersama adalah terus meningkatkan kewaspadaan, pencegahan dan juga pengendalian infeksi Hepatitis Akut itu. Pemerintah sendiri telah mengupayakan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah dengan segera menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya.
Saat ini mmemang masih belum diketahui secara pasti etiologinya, maka memang masih diperlukan pemeriksaan secara lebih lanjut, untuk itu pihak Kemenkes juga telah menetapkan beberapa tempat seperti pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dan Laboratorium Fakultas Kedokteran UI sebagai tempat pemeriksaan spesimen lebih lanjut. Selain itu pencegahan dan pengendalian infeksi juga terus dikerahkan dari penyediaan tenaga kesehatan dan juga fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Masyarakat diharapkan bijak dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, masyarakat juga diharapkan melakukan pengecekan silang terhadap sebuah informasi dengan merujuk kepada media-media mainstream. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka beragam hoax tentang vaksinasi Covid-19 dapat diberantas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025