Presiden Jokowi Instruksikan Menteri Tidak Bicara Penundaan Pemilu 2024, Semua Pihak Perlu Jaga Situasi Kondusif

Presiden Jokowi Instruksikan Menteri Tidak Bicara Penundaan Pemilu 2024, Semua Pihak Perlu Jaga Situasi Kondusif

Oleh : Abdul Hakim

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kabinetnya supaya tidak pernah lagi menyuarakan penundaan pemilu. Semua pihak perlu menahan diri dan tidak melakukan aksi demonstrasi karena berpotensi mengganggu kondusifitas di bulan Ramadhan.

Wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden harus diakhiri. Secara tegas Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menggaungkan penundaan Pemilu 2024 serta narasi terkait presiden 3 periode.

Pernyataan tegas tersebut ditujukan supaya tidak terjadi polemik di tengah masyarakat. Justru menurut Presiden Jokowi, alangkah lebih baik apabila seluruh jajaran kabinet berfokus untuk menangani permasalahan yang tengah dihadapi saja.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kendati masih ada yang menyuarakan perihal penundaan atau perpanjangan Pemilu 2024, maka lebih baik para menteri mampu untuk menjelaskan apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah selama ini kepada masyarakat dengan baik serta lebih peka dan sensitif terhadap kesulitan yang tengah terjadi saat ini seperti situasi global, upaya pemerintah untuk menghadapi krisis hingga bagaimana kenaikan inflasi.

Atas ketegasan sikap yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tersebut, sontak tidak sedikit pihak yang memberikan apresiasinya.

Salah satunya adalah Mchael Umbas selaku Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) yang menilai bahwa Presiden saat ini sangatlah memahami bagaimana keresahan masyarakat karena adanya kenaikan sejumlah bahan pangan pokok.

Justru sikap empati seperti itu yang perlu dan harus dimiliki oleh setiap jajaran di Kabinet, terlebih kita saat ini juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tugas Menteri sejatinya adalah memang untuk membantu presiden dalam melaksanakan segala program kerjanya, bukan malah menciptakan sesuatu yang bisa berpotensi untuk menjadi polemik di masyarakat.
Selain itu, sikap tegas dengan menginstruksikan jajaran kabinetnya membahas mengenai penundaan Pemilu adalah sudah sangat sesuai dengan ketentuan konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat 1, dalam pasal tersebut disebutkan dengan eksplisit bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 7 juga sudah jelas mengatur mengenai masa jabatan presiden yang hanya bisa menjabat selama dua periode saja.
Sementara itu, apresiasi lain juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai bagaimana respon tegas Presiden soal isu 3 periode tersebut. Dikatakan oleh Puan bahwa untuk saat ini seluruh jajaran kabinet lebih baik berfokus untuk memulihkan ekonomi rakyat saja. Karena sudah jelas sekali rakyat akan jauh lebih membutuhkan solusi mengenai bagaimana harga sembako supaya tidak terus naik serta mudah didapatkan, terlebih di masa menjelang Lebaran seperti ini.
Di sisi lain terdapat pihak yang menyuarakan bahwa mereka sangat menolak adanya gagasan penundaan pemilu tersebut. Mereka adalah para pemuda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ternyata sempat beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik. Penolakan tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan hingga melakukan aksi besar-besaran karena sejatinya bahkan tanpa perlu harus diprotes sekalipun, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menjelaskan dan menegaskan, bahkan dirinya menegur jika ada jajarannya yang masih membahas penundaan pemilu 2024.

Rencana demonstrasi yang akan dilakukan BEM SI pada 11 April 2022 tentu saja perlu dibatalkan. Pasalnya, Presiden Jokowi telah tegas menyuruh semua menteri berhenti membahas perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu. Pengerahan massa yang tentu dengan jumlah yang tidak sedikit, maka bisa jadi justru akan menciptakan kondisi yang kurang kondusif di tengah umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini. Semua diharapkan bergotong-royong untuk membahas sesuatu yang jauh lebih genting dan juga turut aktif untuk menciptakan kondusifitas bulan Ramadhan.

 

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025