Mahasiswa sampai Anak Desa, Presiden Mendengar Aspirasi Bangsa Oleh: Ganesh Lepen Wengi *) Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswa seringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalan bangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswa adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamika demokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi. Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patut dihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian. Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahan yang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintah tidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fase pembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahan rupiah dan dinamika pasar menunjukkan bahwa kritik masyarakat dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan langkah kebijakan. Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan gambaran menarik mengenai bagaimana pemerintah memandang aspirasi masyarakat. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkan masukan para profesor maupun akademisi, tetapi juga memperhatikan usulan masyarakat biasa, termasuk anak-anak desa yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial seperti TikTok. Menurut Presiden, teknologi justru memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan hingga ke pelosok daerah dan menindaklanjutinya secara lebih cepat.…