• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 6 November 2021

Waspada Aksi Keji KST Jelang HUT OPM

Oleh : Sherina Lokbere

Aparat Keamanan terus meningkatkan pengamanan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember. Langkah tersebut dilaksanakan guna mewaspadai dan mengantisipasi aksi keji Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

Ketika pertama kali bergabung sebagai provinsi di Indonesia, rakyat Papua (yang dulu bernama Irian Jaya) mengambil suara dalam Pepera (penentuan pendapat rakyat). Hasilnya mereka memilih untuk ikut Indonesia, dan memang menurut hukum internasional, wilayah eks jajahan Belanda di Indonesia otomatis menjadi wilayah nusantara.

Akan tetapi OPM tidak menyetujui hasil Pepera, lalu memilih untuk memberontak hingga saat ini. Padahal Pepera sudah puluhan tahun berlalu dan hasilnya valid, serta diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional. Namun OPM tetap ingin memerdekakan diri dan melakukan pemberontakan dengan gerilya.
Menjelang ulang tahun OPM 1 desember adalah hari-hari yang mencekam, karena penduduk takut mereka akan berbuat ulah. Selain ada tradisi turun gunung, bisa saja anggota OPM pongah lalu memaksa warga untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Padahal penduduk jelas tidak mau, sehingga berpotensi terjadi konflik di Bumi Cendrawasih.
Wakil Gubernur Akpol Brigjen (Pol) Awi Setiyono menyatakan bahwa ada upaya-upaya pencegahan sejak dini, yang dilakukan oleh Polda Papua, sehingga meminimalisir kerusuhan jelang ulang tahun OPM. Sejak awal november, Polda Papua melakukan berbagai hal, mulai dari penyuluhan, patroli, sampai kegiatan preventif lainnya.
Langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan jelang ulang tahun OPM. Kita tentu tidak ingin ada peristiwa tragis yang berulang, ketika anggota KST melakukan penyerangan ke aparat yang sedang patroli dan 1 anggotanya tertembak, pada oktober lalu di Kiwirok. Selain itu, pada September 2021, KST juge menyerang para Nakes dengan brutal, hingga menimbulkan korban jiwa.
Penyuluhan dilakukan sampai ke daerah-daerah terpencil, tujuannya agar masyarakat selalu waspada akan serangan KST dan OPM. Mereka tentu sudah hafal tanggal berapa ulang tahun OPM, sehingga bisa melakukan tindakan preventif. Saat 1 Desember mereka bisa tetap beraktivitas di luar rumah, hanya saja dihimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan.
Masyarakat juga menyadari bahaya OPM dan KST, dan mereka sepakat untuk menolak mengibarkan bendera bintang kejora tanggal 1 Desember nanti. Bahkan ada yang rela jadi informan, sehingga bisa mencegah kerusuhan yang terjadi.
Selain itu, anggota Polri lebih intens dalam melakukan patroli jelang 1 Desember. Masyarakat diminta tidak kaget ketika ada aparat yang merazia saat patroli. Tujuannya baik, karena bisa saja ada anggota OPM atau KST yang menyamar, lalu diam-diam membawa senjata tajam atau senjata api di dalam tasnya.
Pasukan akan lebih banyak diterjunkan dalam patroli, 17.000 anggota gabungan dari Polri dan Brimob akan siaga dalam menjaga kondusivitas Papua. Masyarakat diminta untuk bersikap wajar saat ada lebih banyak aparat yang diterjunkan. Semua ini dilakukan demi menjaga perdamaian di Bumi Cendrawasih.
Anggota Polri dan segenap aparat lain mencurahkan waktu, tenaga, dan perhatian, serta fokus, jelang ulang tahun OPM. Keselamatan warga adalah nomor 1, sehingga mereka harus dijauhkan dari potensi penyerangan OPM. Ulang tahun OPM tidak boloeh dirayakan secara brutal, karena mereka adalah organisasi terlarang.
Menjelang ulang tahun OPM 1 Desember nanti, ada banyak tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat. Mulai dari penyuluhan hingga razia, semua ini dilakukan anggota Polri, dan lebih serius dalam mencegah kerusuhan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas

August 5, 2026

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia

August 5, 2026

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas JAKARTA — Munculnya kabinet bayangan (shadow cabinet)…

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Publik Diajak Jaga Persatuan dan Hindari Polemik Kabinet Bayangan Indonesia Jakarta – Semangat menjaga persatuan…

Memperkuat Ekosistem Media Digital Nasional agar Hoaks AI Tak Menguasai Ruang Publik

By Kata IndonesiaAugust 5, 20260

Memperkuat Ekosistem Media Digital Nasional agar Hoaks AI Tak Menguasai Ruang Publik Oleh : Gavin…

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI 

By Kata IndonesiaAugust 4, 20260

Tata Kelola Digital Makin Tegas Melawan Hoaks, Deepfake, dan Halusinasi AI Oleh: Dhita Karuniawati Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membuka peluang besar bagi transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga industri kreatif. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks, konten deepfake, serta fenomena halusinasi AI yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Indonesia memperkuat tata kelola digital agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan keamanan, etika, dan kepercayaan publik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mempercepat penyusunan kerangka regulasi AI sebagai fondasi bagi pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Langkah ini dinilai penting mengingat pemanfaatan AI berkembang jauh lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan bahwa Peraturan Presiden tentang AI akan menjadi langkah awal dalam penerapan tata kelola AI sebelum pemerintah menyusun Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Pemerintah saat ini telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI beserta Etika AI. Dokumen tersebut telah melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sehingga kini tinggal menunggu penetapan oleh Presiden. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.