Narasi Pesimistis Kabinet Bayangan Diminta Tidak Ganggu Stabilitas
JAKARTA — Munculnya kabinet bayangan (shadow cabinet) oleh sejumlah kalangan oposisi dinilai berpotensi memunculkan narasi pesimistis yang dapat mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disertai gagasan yang konstruktif.
Di tengah fokus pemerintah menjalankan agenda pembangunan, berbagai pihak mengingatkan agar dinamika politik tetap mengedepankan kritik berbasis solusi tanpa menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08) Syafrudin Budiman menegaskan bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi Indonesia.
Namun, menurutnya, kritik tidak seharusnya berkembang menjadi narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional maupun melemahkan kepercayaan publik terhadap perekonomian.
“Barisan Pembaharuan 08 menilai energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha,” ujar Syafrudin.
Ia mengatakan Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saat ini tengah memusatkan perhatian pada implementasi agenda Asta Cita sebagai fondasi pembangunan nasional.
Berbagai program strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemberantasan korupsi terus dijalankan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, berbagai indikator makroekonomi hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga.
“Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi ‘kabinet halu’ yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik,” tegas Syafrudin.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) sekaligus Pengamat Politik, Jerry Massie menegaskan bahwa demokrasi memang membutuhkan kelompok yang berperan memberikan pengawasan, kritik, serta masukan terhadap pemerintah.
Namun, ia menilai pembentukan kabinet bayangan tidak diperlukan karena berpotensi menimbulkan tafsir politik yang berbeda di tengah masyarakat.
“Saya kira kabinet bayangan tak perlu ada, soalnya itu ilegal,” kata Jerry.
Ia mengingatkan agar setiap gerakan politik tidak tersusupi kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau kabinet bayangan ada indikasi politik lain dan agenda demi kepentingan kelompok tertentu dan pribadi, ini salah kaprah,” tutup Jerry.
