Pemuka Agama Papua Dukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Edward Wanggai

Tokoh agama di Papua mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus karena program ini sangat bermanfaat bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Berkat Otsus, ada beasiswa yang bisa dinikmati oleh para putra Papua.

Papua tak lagi menjadi daerah yang terpinggirkan, karena saat ini sudah sangat maju dan modern. Di Bumi Cendrawasih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti jalan trans papua, sehingga memudahkan mobilitas rakyat. Semua ini dibangun berkat dana Otsus yang terus digelontorkan oleh pemerintah.

Otsus jilid 2 disetujui oleh seluruh rakyat Papua, termasuk para tokohnya, karena nominalnya makin besar. Berarti makin banyak fasilitas yang dibangun di Bumi Cendrawasih, sehingga masyarakatnya makin maju.
Tokoh agama di Papua juga mendukung keberlanjutan Otsus. Vikjen Keuskupan Agung Merauke Pastor Hendrikus Kawirop menyatakan bahwa Otsus memberi kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih, lebih-lebih dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.
Selama ini dana Otsus tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, tetapi juga pendidikan. Untuk bidang pendidikan, salah satu manfaat yang paling dirasakan dari Otsus adalah beasiswa, yang dibagikan untuk para putra Papua dari jenjang SD hingga kuliah. Mereka bisa belajar tanpa harus pusing memikirkan biaya SPP dan lain-lain.
Para pemuda berprestasi ini juga bisa kuliah, tak hanya di universitas di Papua, tetapi juga di Jawa, bahkan di luar negeri. Mereka mengharumkan nama Bumi Cendrawasih karena telah berhasil menjadi sarjana dan calon pemimpin di masa depan. Setelah lulus, banyak dari mereka yang mengabdikan diri dan menjadi pegawai pemerintahan di Papua.
Sementara itu, salah satu alumni beasiswa Otsus yang berhasil berkarir di ibukota adalah Billy Mambrasar. Putra asli Papua ini menjadi staf khusus Presiden Jokowi dan sangat membanggakan, karena telah sukses diangkat jadi pejabat di usia muda.
Ekonomi masyarakat Papua juga terangkat berkat dana Otsus. Buktinya ketika warga dulu rumahnya masih tradisional dan dibuat memakai bahan-bahan alam, sejak ada infrastruktur berupa jalan raya yang dibangun dengan dana Otsus, sudah meningkat. Kini rumah mereka jadi permanen (sebagian semi permanen), karena perekonomiannya meningkat berkat lancarnya transportasi.
Tokoh Agama Islam Kabupaten Asmat Ustad Abdul Shamat Lahuze menyatakan kesetujuannya akan perpanjangan Otsus, yang akan digunakan untuk kemajuan rakyat Papua. Ia miris karena kehidupan masyarakat Asmat masih jauh dari kata layak. Jika ada dana Otsus tentu membantu mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik.
Salah satu poin plus dalam Otsus adalah prioritas bagi OAP (orang asli Papua). Warga asli Asmat sudah dijamin oleh UU Otsus, sehingga mereka juga mendapatkan prioritas. Misalnya ketika ada proyek, maka yang diterima sebagai pekerja adalah warga asli, karena memang diprioritaskan. Hal ini bertujuan agar mereka mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga taraf hidupnya makin baik.
Keberlanjutan Otsus sangat didukung oleh masyarakat karena mereka mendapatkan beribu manfaat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, sampai bidang pendidikan dan kesehatan. Orang asli Papua juga mendapat prioritas sehingga makin mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak-anak mereka bisa lanjut bersekolah dan kuliah dengan beasiswa Otsus.
Para tokoh agama menyetujui perpanjangan Otsus, karena program ini terbukti memajukan warga Papua. Otsus bukanlah program yang memaksakan warga, tetapi justru membuat mereka maju, berkat berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dengan fasilitas itu maka mereka bisa jadi warga modern dan tidak memiliki kesulitan finansial.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025