Mendukung UU Cipta Kerja dan Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

Oleh : Reza Pahlevi

Masyarakat mendukung keluarnya UU Cipta Kerja dan Penanganan berbagai masalah ketenagakerjaan yang selama ini diupayakan Pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menggerakan perekonomian rakyat yang sebelumnya banyak terimbas pandemi Covid-19.

Sudahkah Anda membaca poin-poin dalam UU Cipta Kerja? UU ini sangat terkenal sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, karena baru kali ini ada UU yang dibuat untuk menangani bebagai bintang. Mulai dari ekonomi, investasi, dampai penanganan masalah ketenagakerjaan. Sehingga ada yang menjuluki UU Cipta Kerja sebagai UU sapu jagat.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, maka seluruh rakyat Indonesia menyetujuinya. Mereka mendukung UU ini karena ada perubahan positif dalam birorakasi di Indonesia. Selain itu, masalah ketenagakerjaan juga ditangani dengan baik oleh UU Cipta Kerja, sehingga tiap pegawai mendapatan haknya untuk digaji dengan layak.
Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diharap mampu memberikan percepatan perizinan di bidang investasi serta meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam artian, setelah UU ini disahkan maka akan ada banyak wirausaha yang muncul karena perizinan bisnis dipermudah. Ini akan membantu negara karena mengurangi tingkat pengangguran.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga sangat ramah ke investor asing. Jika ada kerjasama dengan penanam modal maka pabrik baru akan dibangun dan rata-rata adalah industri padat karya. Hal ini juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia dan menjadi solusi, ketika banyak rakyat yang dirumahkan saat pandemi tetapi bisa melamar ke pabrik tersebut.
Oleh karena itu UU Cipta Kerja wajib didukung karena ia adalah obat ampuh untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Saat semua sudah memiliki pekerjaan maka tingkat perekonomian akan naik dan daya beli masyarakat juga naik. Sehingga roda perekonomian bergulir dengan lancar. Efek domino postif ini yang diharapkan terjadi, oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda T Muchtar menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi positif untuk mendorong perbebasan perkembangan perkembangan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan investasi. Kesempatan berusaha akan terbuka luas jika kebebasan berusaha diperluas.
Jika perekonomian Indonesia membaik maka para pekerja juga yang diuntungkan. Mereka bisa bekerja dengan lancar karena tidak takut akan ancaman PHK, karena pabrik atau kantornya berjalan dengan stabil. Kondisi ekonomi yang naik akan memperbaiki situasi di tempat kerja.
Adinda menambahkan, UU Cipta Kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi akan menghambat orang bekerja. Dalam artian, UU ini memang berdampak positif untuk para pekerja karena mereka bisa berkarya, tanpa terbentur oleh ketatnya peraturan. Jika ada UU Cipta Kerja maka pekerjaan akan lancar karena aturannya cenderung lebih fleksibel.
Ketika ada UU Cipta Kerja maka bisa menghapus kemungkinan untuk melakukan korupsi, kolusi,dan nepotisme. Penyebabnya karena perizinan dilakukan secara online sehingga tidak ada campur tangan kotor dari para oknum. Para pegawai negeri bisa bekerja dengan baik tanpa harus tertekan oleh birokrasi hitam, dan tidak akan bingung karena harus terseret arus. Dalam artian, ia bisa bekerja dengan idealis tanpa harus dimusuhi karena menolak KKN.

UU Cipta Kerja adalah solusi ampuh saat pandemi, terutama di bidang ketenagakerjaan. Ketika ada UU ini maka mengundang para investor untuk menanamkan modal di Indonesia dan efeknya mengurangi pengangguran. Masyarakat akan naik daya belinya dan kita bisa selamat dari kondisi resesi. UU ini juga baik untuk bidang ketenagakerjaan.

Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025