• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Percepat Vaksinasi untuk Kegiatan PTM di Papua

Percepat Vaksinasi untuk Kegiatan PTM di Papua

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 14 October 2021

Oleh : Janet Theresia

Pemerintah terus mempercepat vaksinasi untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), termasuk di Papua. Akselersi vaksinasi dikhususkan untuk melindungi siswa dan menyukseskan PTM agar tidak menciptakan klaster Corona baru.

Vaksinasi adalah usaha untuk memerangi Corona. Tak heran pemerintah berusaha keras agar seluruh WNI mendapatkan vaksin. Targetpun ditetapkan, dalam 12 bulan (terhitung sejak maret 2021) semoga program vaksinasi nasional selesai 100%. Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena makin banyak masyarakat yang divaksin, makin banyak pula yang selamat dari ancaman Corona.

Di Papua, vaksinasi juga diadakan, karena ada azas keadilan sehingga seluruh penduduk di semua provinsi di Indonesia wajib mendapatkannya. Presiden Jokowi meminta vaksinasi di Papua Barat dipercepat, dan ada prioritas bagi para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan aman.
Vaksinasi memang baru ada untuk penduduk berusia di atas 12 tahun, tetapi para pelajar juga berhak mendapatkannya. Mereka yang duduk di bangku SMP dan SMA juga mau divaksin, agar selamat dari Corona dan bisa melakukan PTM tanpa rasa waswas. Para mahasiswa juga mau divaksin agar bisa belajar di kampus seperti biasa.
Presiden Jokowi menambahkan, tidak perlu takut akan persediaan vaksin. Sehingga Pemda Papua Barat harus menggencarkan vaksinasi, karena vial-vial vaksin masih banyak stoknya. Dalam artian, walau Papua jauh sekali dari Jakarta, tetapi jangan khawatir karena akan mendapatkan persediaan yang memadai untuk para penduduknya, dan bisa 2 kali injeksi vaksin.
Pemberian vaksinasi adalah hak bagi segala warga negara, termasuk di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih senang karena Presiden Jokowi memperhatikan mereka, khususnya masalah vaksinasi. Walau di sana jauh sekali dari Jawa, tetapi masih mendapatkan jatah, sehingga ada pemerataan. Vaksinasi adalah hak bagi seluruh WNI, termasuk yang tinggal di Papua.
Pemerintah memang selalu menambah jatah vaksin secara bertahap dan didatangkan langsung dari pabriknya di luar negeri. Vaksin yang ada juga tak hanya Sinovac, tetapi juga Moderna, AstraZaneca, Pfizer, dan beberapa merek lain. Hal ini sengaja dilakukan agar stok vaksin selalu aman, karena jika mengandalkan hanya 1 merek akan terlalu lama datangnya. Padahal vaksinasi selalu berpacu dengan waktu.
Vaksin-vaksin ini datang di Jakarta lalu didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Papua. Untuk distribusinya akan dibantu oleh aparat, karena mereka adalah sahabat rakyat. Aparat siap juga untuk mengirimkan vaksin ke Papua, karena wajib ada pemerataan distribusi vaksin.
Pembelajaran tatap muka di Papua sudah dilakukan beberapa minggu ini, walau masih secara terbatas dan ada sistem shift. Alias hanya 50% murid yang boleh masuk sekolah, sementara sisanya baru belajar offline keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan untuk mematuhi protokol kesehatan jaga jarak, karena kapasitas ruang kelas maksimal 50%.
Para guru juga sudah divaksin, selain murid-muridnya, sehingga akan terhindar dari klaster Corona baru. Kalau bisa penjaga sekolah, petugas perpustakaan, dan staff administrasi juga sudah divaksin, agar benar-benar aman. Meski sudah divaksin, mereka masih harus mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Pembelajaran tatap muka mulai digencarkan di Papua, dan syaratnya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi juga diwajibkan agar para murid dan mahasiswa selamat dari bahaya Corona. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka. Kasus covid memang sudah menurun tetapi vaksinasi masih diwajibkan, agar semua orang sehat tubuhnya.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.