Oleh : Lisa Pamungkas
Kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami lonjakan di sejumlah daerah, Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan tinggi alias zona merah. Hal ini ditempuh demi mengurangi laju penyebaran virus Corona.
Sejumlah langkah tegas yang diambil pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran covid-19 salah satunya adalah dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro.
PPKM Mikro ini akan diperpanjang selama 2 minggu, mulai dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021 dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75%-100%, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan Covid-19.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa sisi hulu harus ditangani dengan baik agar dapat mengurangi tekanan di sisi hilirnya.
Di sisi hulu, kebijakan seperti membatasi mobilisasi masyarakat melalui penerapan PPKM Mikro guna mengurangi penyebaran virus dan juga mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Di hilir, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan.
Terkait dengan kecepatan penyuntikan vaksin, Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan meningkatkan kecepatan penyuntikan menjadi 700 ribu/hari di bulan ini dan 1 juta/hari mulai bulan depan seiring dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin diatas 18 tahun.
Setelah memprioritaskan vaksinasi tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, pemerintah juga akan membuka tahap 3 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia diatas 18 tahun.
Seiring dengan pembukaan tahap 3, cakupan dan kecepatan vaksinasi akan dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 1 juta/hari. Pemerintah menargetkan bahwa vaksinasi untuk 181 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok. Saat ini lebih dari 23 juta penduduk atau 12,8% dari target, sudah mendapatkan vaksin yang pertama.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, bahwa kasus covid-19 secara nasional mengalami peningkatan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir.
Wiku mengungkapkan, berdasarkan data per 20 Juni 2021 ada enam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Banten.
Oleh karena itu, Wiku meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehngga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.
Sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2021, pemerintah telah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro demi menekan laju peningkatan kasus covid-19 di Indonesia.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Satgas penanganan covid-19 letnan Jenderal Ganip Warsito meminta kepada Satgas di seluruh daerah untuk serius dalam menerapkan instruksi Mendagri Nomor 12 tahun 2021 yang mengatur perpanjangan PPKM berskala mikro tersebut.
Ganip juga menuturkan evaluasi dari pelaksanaan PPKM ikro yang pertama kali dilakukan sejak 11 Januari lalu. Ia mengungkapkan, kelemahan Satgas daerah terletak pada toleransi terhadap protokol kesehatan maupun protokol kedatangan warga antar daerah.
Perlu diketahui bahwa Ganip telah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2021 lalu. Sesuai dengan keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 adalah kepala BNPB.
PPKM mikro ini bertujuan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembaasan kegiatan restoran dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
PPKM mikro sebenarnya cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Belakangan, kasus positif meningkat karena beberapa hal. Seperti masyarakat yang tidak mematuhi larangan bepergian, larangan mudik lebaran.
Pemerintah telah secara optimal mengeluarkan kebijakan yang dapat dipatuhi demi mengakhiri pandemi, namun kebijakan sebaik apapun juga jika tidak dilaksanakan degan baik, tentu saja akan membuat pandemi semakin lama. Sehingga penting untuk tetap patuh terhadap protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
