Kewirausahaan Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada 2024. Hal ini menjadi penting untuk terus didorong karena kewirausahaan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan secara otomatis dapat membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya peningkatan jumlah wirausaha ini juga diiringi oleh Program Kartu Prakerja yang merupakan inisiasi Pemerintah untuk  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya bangga hari ini dapat bertemu lagi secara langsung dengan para pejuang yang tangguh. Negara ini tentunya membutuhkan masyarakat yang mampu dan terus semangat beradaptasi dengan keadaan,” kata Airlangga Hartarto

“Saya ucapkan terima kasih kepada alumni Kartu Prakerja yang telah menerapkan ilmunya untuk berwirausaha sehingga membantu Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini,” jelasnya dalam talkshow bertajuk “Antara Tren, Produk dan Konsumen” dihadiri para alumni Kartu Prakerja, di Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survei independen menyebutkan bahwa setelah mengikuti Program Kartu Prakerja terjadi peningkatan sebesar 13% dalam jumlah kelompok wirausaha.

Naiknya jumlah wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Airlangga mengucapkan terima kasih kepada para alumni Program Kartu Prakerja yang telah memanfaatkan program Pemerintah untuk skilling, upskilling dan reskilling.

Secara umum, hasil survei tersebut juga merilis data animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap Program Kartu Prakerja. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja.

Berdasarkan survei persepsi penerima Program Kartu Prakerja menyatakan bahwa di samping memiliki tambahan keterampilan, program tersebut berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah pandemi dan menurunkan tingkat pengangguran.

Ia mengatakan bahwa kunci kesuksesan Program Kartu Prakerja bukan hanya pada penyelenggara atau seberapa besar dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, tetapi juga pada perubahan positif khususnya dari segi skillyang dimiliki oleh para penerima Kartu Prakerja

“Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah diharapkan dapat maksimal memberikan dampak baik kepada masyarakat. Alumni Program Kartu Prakerja juga berkesempatan mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelasnya.

“Pemerintah saat ini mengupayakan dengan maksimal hingga bunganya hanya 3 persen, manfaatkan kesempatan ini. Kembangkan bisnis hingga memiliki dampak maksimal pada roda perekonomian nasional,” terangnya.

Sementara itu, sebagai motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM, Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 ditingkatkan dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

Peningkatan plafon KUR merupakan respon atas antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha UMKM akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan, sejauh ini Pemerintah telah menyiapkan berbagai jenis KUR, antara lain KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus dan KUR TKI.

“Penyaluran KUR selama tahun 2021 terbagi atas KUR Super Mikro (4,71%), KUR Mikro (61,60%), KUR Kecil (33,67%), dan KUR Penempatan TKI (0,03%),” kata Iskandar Simorangkir.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025