• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mendukung Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi

Mendukung Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional untuk Pemulihan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 31 May 2020

Oleh : Edi Jatmiko

Ketika Corona menyerang Indonesia, maka banyak proyek yang terbengkalai, karena penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing. Sekarang ketika the new era dimulai, maka proyek strategis nasional akan dimulai lagi. Ada 11 proyek yang diusulkan untuk dilanjutkan, di antaranya pembangunan jalan tol, dan diharap bisa memulihkan bidang ekonomi karena didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Indonesia memang masih berada dalam masa pandemi tapi sekarang beberapa aturan mulai agak dilonggarkan sejak mulai the new era. Kita tidak harus berdiam diri di rumah dan boleh beraktivitas lagi walau harus pakai masker. Aturan baru ini juga membuat para pengusaha bernapas lega, karena bisa melanjutkan lagi pembangunan pada proyek yang sempat tertunda.

Memang proyek-proyek itu sempat terbengkalai karena aturan PSBB dan para buruh memutuskan untuk pulang kampung. Namun dengan adanya sedikit kelonggaran pada the new era, maka proyek strategis nasional bisa berjalan lagi. Setidaknya ada 11 proyek yang diusulkan untuk dimulai lagi, di antaranya proyek pengolahan batu bara dan pembangunan jalan tol yang menghubungkan anatara Kediri dan Tulungagung.

Baca juga: New Normal untuk Perbaikan Ekonomi

Usulan 11 proyek strategis nasional itu dilontarkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa orang pejabat, di antaranya Mentri Airlangga Hartarto dan Mentri Luhut Pandjaitan. Dalam rapat virtual itu dibicarakan mana saja proyek yang kira-kira harus diprioritaskan.

Diharapkan proyek itu bisa membangkitkan ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk gara-gara pandemi covid-19.
Pejabat Plt Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Hario Seto mengeluarkan press release yang berisi usulan proyek yang bisa memenuhi syarat PSN (proyek strategis nasional).

Pihaknya sudah berhubungan dengan Komisi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, agar bisa memilih proyek mana yang paling urgent. Tentu saja tidak semua proyek pembangunan di Indonesia masuk dalam kriteria proyek strategis nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan belum tentu semua harus dilanjutkan saat ini juga.

Ketika sebuah proyek dianggap pantas untuk dijadikan proyek strategis nasional, maka penilaiannya adalah dari segi dampak terhadap perekonomian.

Misalnya jika ada proyek jalan tol tentu berpengaruh terhadap kelancaran distribusi sehingga secara langsung bisa meningkatkan bidang ekonomi. Selain itu, penilaiannya juga dari pendanaan, investor dan kemampuan finansialnya, dan juga bagaimana sebuah proyek itu bisa memenuhi aturan tata ruang kota.

Persyaratan yang ketat ini wajib ditaati, agar proyek yang dijadikan proyek strategis nasional benar-benar berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ajang keberlanjutan proyek ini malah jadi momen untuk memperkaya oknum yang ingin korupsi uang dari pihak investor. Atau malah merugikan tata kota dan menyebabkan banjir dan bencana lainnya.

Salah satu proyek yang jadi usulan agar dijadikan proyek strategis nasional adalah di kawasan industri Pulau Obi. Di sana ada proyek smelter yang dimulai sejak tahun 2016. Proyek ini diusulkan jadi PSN karena mayoritas investornya adalah pengusaha dari Indonesia.

Nilai investasinya sebesar 1 milyar USD.
Proyek lain yang digadang-gadang bisa lolos dan masuk dalam kategori proyek strategis nasional adalah jalan tol yang menyambungkan antara Kediri dan Tulungagung. Jika ada jalan tol, tentu perjalanan akan makin dekat.

Sehingga pengantaran barang antar kota bisa makin lancar dan ekonomi juga meningkat.
Proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah merupakan usaha untuk melanjutkan proyek yang tertunda karena pandemi covid-19.

Ada 11 jenis proyek yang diusulkan, mulai dari smelter, pembangunan industrial park, hingga jalan tol antar kota. Ketika proyek sudah dilanjutkan dan berhasil, maka otomatis ekonomi akan meningkat, karena menyerap banyak pekerja dan juga melancarkan infrastruktur.

Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Jakarta

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.