• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Dunia Maya

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Dunia Maya

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 31 May 2020

Oleh : Raavi Ramadhan

Kaum radikal menyebarkan pengaruhnya tak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jika dulu mereka meneror dengan ancaman bom dan granat, namun sekarang senjatanya berupa berita hoax.

Semua itu memiliki tujuan sama, untuk mencerai-beraikan persatuan Indonesia dan mengganti azas pancasila.
Dunia berada dalam genggaman. Istilah itu muncul karena kita bisa melakukan apa saja dengan gawai, untuk belanja, memesan makanan, bahkan membaca berita dari belahan dunia lain.

Sayangnya tidak semua artikel di internet bisa dipercaya, karena semua orang bisa membuat blog dan website, bukan? Apalagi tidak ada badan sensornya, jadi bisa-bisa sebuah berita yang menghebohkan dunia ternyata hanya hoax.

Baca juga: Radikalisme Ancam Keutuhan Bangsa

Kemudahan untuk membuat media online dan tingginya minat masyarakat akan internet, dimanfaatkan dengan baik oleh kaum radikal. Mereka meninggalkan cara lama dengan mengancam pengeboman di tempat umum, karena lebih beresiko tinggi. Namun sekarang kaum radikal mengepakkan sayap di dunia maya dengan membuat berbagai situs yang memuat berita hoax dan ujaran kebencian.

Bahkan jumlahnya bisa sampai ratusan.
Berbagai berita palsu yang memojokkan pemerintah diproduksi oleh mereka, dan bisa tersebar sampai ke grup WA. Jadi, orang awam yang baru punya smartphone bisa juga membacanya.

Hoax ini ada berbagai macam namun tujuannya sama, untuk memaki-maki pemerintah yang dianggap kurang becus dalam mengurus negara. Jadi makin banyak orang yang terpengaruh dan juga akan setuju dengan pemikiran mereka untuk membuat sebuah negara tanpa azas pancasila dan bhinneka tunggal ika.

Salah satu berita hoax yang muncul adalah ketika ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di semua kota, yang bertujuan agar mengurangi penyebaran virus covid-19. Ketika ada seorang penceramah senior yang tertangkap sedang mengendarai mobil dan melanggar PSBB, maka dibuatlah narasi berita di media online tentang kriminalisasi terhadap penceramah.

Artikel itu sudah jelas dibuat oleh kaum radikal. Padahal bukan itu maksud penangkapannya. Siapapun yang melanggar aturan PSBB harus ditindak tegas, tidak peduli dia seorang rakyat biasa maupun seorang yang terkenal.

Begitu juga ketika ada narapidana yang dibebaskan dan kebetulan dia juga seorang penceramah. Dulu ia ditangkap karena kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan sekarang bisa keluar dari bui sejak ada program asimilasi.

Namun sayangnya banyak orang yang bingung karena beberapa saat kemudian ia ditangkap lagi. Mereka mengecam dan menganggap pemerintah bermain-main dengan seorang penceramah.

Ada sebab tentu ada akibat. Alasan penceramah itu ditangkap lagi bukan sebuah prank, melainkan karena ia berorasi lagi tentang hal yang memecah belah kerukunan di Indonesia.

Lagipula acaranya dipenuhi oleh banyak orang, sehingga melanggar aturan PSBB. Kondisi ini yang di-blow up oleh media daring milik kaum radikal dan akhirnya dibuatlah berita seolah-olah pemerintah selalu bertentangan dengan para penceramah.

Berita hoax lain yang dibuat oleh kaum radikal adalah ketika masjid ditutup dan bahkan tidak boleh menyelenggarakan jumatan. Mereka menggugat mengapa kemerdekaan untuk beribadah dirampas oleh pemerintah. Lantas hal ini dihubung-hubungkan dengan pemerintah yang dianggap tidak pro dengan penceramah, tidak mendukung rakyatnya untuk berdoa, dan lain-lain

Ketika tempat ibadah ditutup tentu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit corona. Keramaian yang ada di sana tentu berpotensi untuk membuat banyak orang terjangkiti oleh virus covid-19.

Jadi memang ada alasan yang kuat untuk menutupnya, bukan sekadar melarang tanpa sebab. Lagipula para ulama juga membperbolehkan untuk salat dhuhur saja ketika hari jumat dan boleh tidak jumatan di masjid, karena masih dalam masa pandemi yang berbahaya.

Kaum radikal terus mengadu antara rakyat dengan pemerintah dan mereka beroperasi di dunia maya untuk mencapai tujuannya. Orang-orang yang ingin membentuk negara tanpa azas pancasila ini membuat berita hoax dan disebarkan, agar banyak yang percaya bahwa pemerintah itu zalim. Padahal kenyataannya sebaliknya. Jangan terlalu mudah percaya jika ada berita di media online apalagi jika tersebar ke grup WA, karena bisa jadi itu hoax.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.