Oleh : Dodik Prasetyo
Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan makin disoroti. Pasalnya dia dinilai terlalu banyak menyajikan politik pencitraan saat banjir. Masyarakat pun meminta agar Anies menghentikan politik pencitraan dan fokus bekerja.
Pernyataan menohok dilontarkan sejumlah pihak terkait perilaku Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terkait pencitraannya saat banjir. Seolah tak kapok, orang nomor satu di Jakarta ini kian keranjingan menyajikan suguhan terkait pencitraan ini.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak tengah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar segera menghentikan politik pencitraan. Dia mengutarakan bahwa Anies seharusnya memikirkan solusi banjir, bukan malah memanfaatkan kerja bakti sebagai bahan pencitraan.
Gilbert mengindikasikan politik pencitraan tersebut hadir karena sebutan ‘Gubernur Indonesia’ ketika kerja bakti pada beberapa waktu lalu. Dirinya merasa hal itu tidaklah pantas untuk dilakukan, sementara warga ibukota tengah dilanda musibah.
Ia juga meminta agar Anies tidak melemparkan tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah banjir 2020 ini. Menurutnya DKI harus bisa mengambil langkah seperti menjalankan program naturalisasi seperti yang telah dijanjikan Anies sebelumnya.
Ia menambahkan jika banjir yang ada saat ini adalah masalah lokal bagi DKI, karena air kiriman dari Bogor baru sampai DKI pada keesokan harinya. Jika Anies Menyalahkan Pemerintah Pusat dengan berpolemik terbuka juga bukan cara yang baik, namun harusnya Anies-lah yang harus berintrospeksi.
Dilaporkan saat itu, hujan yang mengguyur Jabodetabek pada awal tahun baru mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Setidaknya terdapat hingga 36.445 jiwa mengungsi dan kini Anies sudah mengklaim warga yang mengungsi hanya untuk pulang dan pergi.
Sebelumnya juga tercatat, terdapat pula korban meninggal akibat banjir yang mencapai 60 an orang. Dari angka tersebut sebanyak 14 orang ditengarai adalah warga Jakarta. Hingga saat ini Jakarta masih melaksanakan rehabilitasi sambil mengantisipasi banjir di cuaca ekstrem ke depan.
Di lain pihak, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini menyatakan dirinya akan mengoptimalkan kerja pompa untuk menghadapi banjir. Kemudian pihaknya juga membuat karung pasir sebagai tanggul untuk antisipasi soal rob.
Disamping itu, hal mencengangkan terjadi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat karena dinilai lalai dalam menanggulangi banjir Jakarta. Sejumlah masyarakat Jakarta akan melayangkan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Gugatan itu diberikan lantaran banjir yang telah menelan korban jiwa. Jumlah korban tewas karena banjir Jakarta dilaporkan hingga puluhan jiwa.
Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Diarson Lubis turut membenarkan bahwa pihaknya yang akan mengakomodir gugutan class action bagi warga Jakarta. Diarson mengklaim jika dirinya telah menerima pendaftar dari beberapa warga Jakarta yang akan ikut untuk menggugat.
Diarson menerangkan bahwa gugatan perdata tuntutan ganti rugi dengan mekanisme class action ini merupakan salah satu langkah hukum yang bisa ditempuh oleh para korban banjir Jakarta. Dia berharap dengan adanya gugatan itu mampu memberikan efek jera bagi pemangku kebijakan agar tidak lalai dalam menghadapi banjir.
Diarson mengatakan hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya di awal Tahun 2020 mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (4/1/2020) pukul 18.00 WIB terdapat hingga 60 korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Masalah kian menyokot Sang Gubernur, apakah tak ingat saat janji-janji kampanye digaungkan kala itu demi menggaet simpati warga. Hingga berbagai bualan bernama retorika ia rangkai untuk mendapatkan suara. Namun, agaknya buaian manis itu hanya ada di alam mimpi, setelah bercokol di posisi yang diinginkan janji-janji itu gugur bagai daun dimusim kemarau.
Banyak pihak prihatin, hingga menyayangkan sikap Anies yang hanya selalu berwacana tanpa merealisasikan kata-katanya. Hal ini makin diperparah oleh beberapa skandal termasuk penyunatan anggaran infrastruktur untuk proyek antisipasi banjir sebanyak dua kali.
Apakah ini yang disebut amanah? Atau beginikah “Gubernur Rasa Presiden” yang banyak dielu-elukan. Masih ada 3 tahun kedepan, Anies akan berbenah atau masih menyukai dunia pencitraan yang membuat banyak pihak terluka? Jika korban bencana yang harus ditangani kenyataannya memakan korban jiwa. Masihkah bisa bilang Jakarta aman dari banjir?
Penulis adalah Pengamat sosial politik
