• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Menolak Sweeping Ormas Jelang Natal

Menolak Sweeping Ormas Jelang Natal

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 December 2019

Oleh: Alfiansyah Kumalasari

Situasi Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru cendurung aman dan kondusif. Kendati demikian, masyarakat turut diimbau untuk mepertahankan situasi tersebut, termasuk dengan tidak melakukan aksi sweeping yang dapat merusak kerukukan beragama.Masyarakat dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan pelanggaran.

Rekam Jejak tindakan intoleransi terhadap perayaan Natal memang mencoreng kebhinekaan di Indonesia, dimana beberapa tahun lalu aksi sweeping masih saja terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya waktu itu terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Diduga sekelompok orang yang diduga berasal dari ormas FPI kala itu hendak melakukan sweeping di toko swalayan.
Beruntungnya aksi tersebut masih dapat ditangani oleh pihak kepoisian. Walaupun ormas tersebut berdalil hanya sekedar melihat-lihat, namun kelompok tersebut tetap tidak mengizinkan kelompok tersebut masuk ke toko swalayan.

Belajar dari masa lalu, dalam menolak upaya sweeping yang mungkin terjadi, Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan jajarannya akan memberikan tindakan tegas apabila ada ormas yang melakukan “sweeping” di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sementara itu Menteri Agama Fachrul Razi berharap tidak ada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan sweeping menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Dirinya meyakini masyarakat Indonesia kini lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan.

Fachrul menuturkan bahwa pihaknya memang belum mendengar akan ada ormas yang berencana melakukan sweeping ke tempat-tempat hiburan. Lagipula ia juga meyakini kalau masyarakat Indonesia sudah lebih toleran dalam menyikapi perbedaan.
Menag juga tidak menampik apabila seringkali bermunculan narasi-narasi negatif ketika menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. Namun menurutnya hal tersebut justru hanya isu semata.
Artinya, Fachrul berharap pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 di Indonesia bisa berjalan dengan lancar tanpa dibumbui oleh aksi sweeping yang dilakukan oleh sejumlah ormas. Lagipula menurutnya aksi sweeping tersebut tidaklah diperbolehkan.

Dengan berpegang pada semboyan Bhineka Tunggal Ika, negara tentu menjamin warganya memeluk agama dan merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan sweeping saat perayaan keagamaan.
Di Indonesia konstitusi kita menjamin sudah jelas dan tegas bahwa konstitusi kita memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis agar menindak tegas pelaku sweeping selama perayaan natal dan tahun baru 2020. Di sisin lai, Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan tidak boleh ada sweeping saat perayaan Natal.

Diketahui juga, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahuh Baru 2020. Salah satunya memprioritaskan pengamanan di 57 Gereja di Wilayah DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komber Yusri Yunus mengatakan, gereja yang berdampingan dengan tempat ibadah agama lain.

Yusril juga menghimbau pada masyarakat yang hendak merayakan Natal di Gereja untuk tidak membawa tas dalam ukuran besar. Hal tersebut bertujuan guna memperlancar proses pemeriksaan pada saat masuk ke dalam gereja.
Sebelumya, pihak kepolisian akan mengerahkan 10.000 personel untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Keseluruhan personel tersebut juga akan disebar di 95 pos pelayanan yang berfungsi untuk memantau keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2020.
Untuk mempersiapkan koordinasi, Polda Metro Jaya juga akan menggelar apel pengamanan sebagai persiapan untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru. Apel tersebut rencananya akan berlangsung pada tanggal 23 Desember 2019.
Apabila kita menemukan tindakan sweeping atau sejenisnya jelang perayaan Natal, tentu kita tidak perlu ragu untuk melapor kepada pihak berwajib seperti polisi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Kapolri Idham Azis juga telah mengamankan dan memberikan rasa aman termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada. Termasuk juga apabila terdapat sweeping atau aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA, dan tawuran.
Pramono juga menjelaskan, bahwa presiden Jokowi telah mengutus kepada Polri supaya menyambut Natal dan Tahun baru tersebtu, aksi-aksi sweeping ataupun aksi yang menunjukkan penolakan peribadatan jangan sampai ada di Indonesia.

Aksi sweeping jelang natal menunjukkan bahwa, kelompok yang melakukan aksi tersebut tidak memahami atas apa yang menjadi ideologi dan semboyan negara.

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional  Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang. Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.…

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.