Oleh : Erlangga Pratama (Pemerhati Masalah Indonesia)
Pelantikan Presiden dan pengambilan sumpah Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 s.d 2024, akan dihadiri sejumlah pemimpin dari berbagai negara sahabat antara lain Brunei Darussalam, Kerajaan Eswatini, Republik Filipina, Malaysia, Republik Singapura, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Uni Myanmar, Republik Sosialis Vietnam, Kerajaan Thailand, Persatuan Emirat Arab, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Korea, Jepang, Suriname, Amerika Serikat, dan Serbia.
Kedatangan para pemimpin negara tersebut jelas menggambarkan adanya dukungan yang meluas dari komunitas internasional terhadap hasil Pilpres 2019 di Indonesia, dan tentunya mereka juga menilai bahwa hajatan politik tersebut sudah sesuai dengan aturan demokrasi, sehingga mereka mengakui hasil pilihan rakyat Indonesia terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.
Mengingat kedatangan utusan dari berbagai negara yang akan menginap di beberapa hotel di Jakarta tersebut, maka sangat pantas jika sebagai tuan rumah yang baik, pemerintah Indonesia akan menyambut mereka dengan hangat dan penuh persaudaraan, sehingga jadwal kedatangan dan aktifitas mereka sehari-hari akan dikawal oleh aparat Indonesia, karena adanya serangan teror, gangguan keamanan bahkan jika mereka terkena kemacetan lalu lintas, jelas akan menjadi aib bagi Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menyadari jika aparat keamanan mengetatkan situasi keamanan. Akan semakin baik jika masyarakat Indonesia juga antusias menyambut kalangan tamu dari komunitas internasional tersebut.
Pada dasarnya, belum ada gangguan dan ancaman yang dapat merusak prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah Jokowi-Ma’ruf Amin, apalagi dukungan masyarakat terhadap peristiwa agung berdurasi 5 tahunan ini semakin hari semakin meluas, terlihat dari berbagai acara dan kegiatan yang dilakukan banyak elemen masyarakat di beberapa daerah antara lain seperti di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dimana tokoh agama, tokoh adat dan kalangan media massa mengadakan silaturahmi dan jumpa pers bersama bertema “Menolak Unjuk Rasa Anarkis, Menolak Aksi-Aksi Radikalisme dan Terorisme serta Mendukung Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang Kondusif”.
Sementara itu, di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan juga diadakan acara deklarasi bersama dalam rangka mendukung kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana acara tersebut dihadiri kalangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemahasiswaan serta berbagai unsur lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa narasumber memberikan nasihat positif kepada masyarakat yang intinya mengingatkan masyarakat bahwa penganut paham radikalisme tidak mau berbaur dengan kehidupan sosial, dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam bertindak. Oleh karena itu, masyarakat jangan terperdaya dengan kamuflase kelompok tertentu yang mengadakan kegiatan yang menyentuh hati, tetapi memiliki misi besar untuk menyebarkan paham radikalisme.
Bangsa Indonesia, perlu menyadari bahwa masalah pokok bangsa yang masih harus diselesaikan antara lain ancaman terhadap wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Ancaman di bidang ideologi antara lain paham komunis, radikal kanan (bidang agama), serta radikal lainnya. Kemudian ancaman di bidang politik adalah korupsi, penegakan hukum, politik identitas, potensi kerawanan Pilkada serentak, serta Pilpres dan Pileg serentak 2019. Kemudian ancaman di bidang ekonomi antara lain hambatan dalam menghadapi ekonomi global, lalu kesenjangan ekonomi, lalu penguasaan ekonomi oleh kekuatan global, serta kedaulatan ekonomi. Kemudian ancaman di bidang sosial budaya antara lain LGBT, lunturnya nilai-nilai budaya, dan toleransi. Sedangkan ancaman di bidang hukum antara lain terorisme, konflik SARA, separatisme, dan sengketa batas negara.
Berdasarkan data dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, sebanyak 18% masyarakat tidak tahu judul lagu kebangsaan, lalu 24% masyarakat tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53% masyarakat tidak hafal lirik lagu kebangsaan. Hal ini menandakan perlu peningkatan rasa nasionalisme.
Sedangkan Kepala BIN Jenderal Pol Purn Prof. DR. Budi Gunawan pernah menyebutkan terjadi peningkatan paham konservatif keagamaan, dan kampus sudah menjadi target kaum radikal untuk memobilisasi calon teroris baru. Ada 15 provinsi yang menjadi perhatian pergerakan radikalisme.
Berdasarkan survei Alvara Reseach Center dan Mata Air Foundation, sebanyak 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya Khilafah, lalu 18,1% pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, lalu 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau Khilafah, lalu 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, serta 9,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan Ideologi Pancasila.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pelaksaan Undang-Undang Dasar, yang harus dilaksanakan karena memiliki peran menghindari kevakuman pemerintahan, gangguan keamanan negara, serta menghindari konflik kepentingan yang lebih besar.
Bila pelantikan ini gagal, akan sangat berbahaya bagi keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu masyarakat juga perlu ikut menjaga situasi kondusif, seperti dengan menelaah berita secara teliti, tidak menyebarkan berita palsu atau hoax, berhati-hati dalam menggunakan media sosial, serta tidak mengomentari berita yang negatif dan sangat sensitif.
Apalagi acara seremonial politik ini diikuti pemimpin berbagai negara yang datang ke Indonesia secara langsung, termasuk diikuti melalui pemberitaan media massa nasional, lokal dan internasional, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat untuk kelancaran acara pelantikan dan pengambilan sumpah Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemimpin baru Indonesia adalah sebuah keniscayaan.
