• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini» Referendum Bukan Solusi Atasi Persoalan Papua

 Referendum Bukan Solusi Atasi Persoalan Papua

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 August 2019

Oleh : Edward Krey (Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di yogyakarta)

Insiden Rasialisme di Surabaya yang akhirnya berdampak pada kerusuhan di Manokwari Papua Barat, ternyata meningkatkan tuntutan akan referendum Papua untuk mendukung agenda kemerdekaan bagi Papua Merdeka. Mereka seakan memanfaatkan chaos yang ada untuk mengibarkan bendera bintang kejora dan menggalang dukungan.

Aksi protes di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua berdampak pada pada blokade sejumlah jalan arteri.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasau perekonomian di daerahnya sendiri.

Persoalan tersebut terkubur begitu lama dalam benak mereka. Hingga kemudian letupan emosi mereka semakin meledak ketika Mahasiswa Papua mendapatkan perlakuan bernada Rasis di Jawa Timur.

Adriana juga menyebutkan bahwa permasalahan terkait Papua bukanlah barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi di bumi Cenderawasih.

Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat.

Melihat hal tersebut tentu saja tidak disetujui oleh banyak pihak. Apalagi Referendum Papua bukanlah jalan atau cara yang benar dalam menyelesaikan persoalan.

Kita juga perlu memahami situasi dan kondisi yang ada, apalagi persoalan di Jawa Timur hingga merembet ke Papua dan Papua Barat adalah dampak dari masyarakat yang mudah tersulut provokasi dan hoaks.

Padahal masalah tersebut sangat bisa diselesaikan secara kekeluargaan, terlebih Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim telah meminta maaf atas ucapan serta perilaku sekelompok masyarakat Jatim yang menyakiti hati masyarakat Papua.

Sehingga referendum adalah kesalahan besar, bukan berarti pemerintah takut atau lemah, namun konsep NKRI dan Persatuan Indonesia akan luntur ketika referendum terjadi.

Kapolri Tito Karnavian juga mengamini bahwa gelombang aksi protes di Papua dan Papua Barat merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur yang terjadi menjelang hari kemerdekaan RI. Kala itu Asrama Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dikepung oleh berbagai elemen masyarakat dan juga aparat.

Warga mengaku mendapatkan video para Mahasiswa Papua merusak bendera merah putih, sehingga mendatangi asrama.

Namun, Mahasiswa Papua sempat disoraki dengan kalimat bernada rasialis. Mereka diminta keluar dari asrama dengan teriakan yang tidak pantas untuk disampaikan.

Aparat kepolisian lalu menembakkan gas air mata sebelum mengamankan 43 mahasiswa. Tak lama kemudian mereka dipulangkan kembali.

Jika ada yang bertanya, apa solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang ada di Papua. Tentu solusi yang paling tepat dalam menangagni masalah Papua adalah bagaimana pemerintah RI dan rakyat Papua sama – sama menentukan masa depan Papua dalam bingkai NKRI dan menumbuhkan rasa memiliki NKRI oleh rakyat Papua.

Gubernur Papua Barat, Lukas Enembe memastikan Tim terpadu akan segera turun ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk menguraikan permasalahan dan mencari solusi.

Konflik di Manokwari dan Sorong serta di Jawa Timur telah membuat kelompok separatis berbangga hati. Hal tersebut haruslah dihindari, karena konflik yang ada akan menjadi sesuatu yang dapat ‘dijual’ keluar negeri untuk mendapatkan simpatik maupun dukungan untuk memisahkan diri.

Tentu akan jauh lebih baik apabila semua pihak dapat memahami dahulu kondisi yang sedang terjadi akhir – akhir ini. Termasuk tentang apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat.

Rakyat Papua tentu harus percaya bahwa Papua akan lebih baik lagi jika tetap berada dalam naungan merah putih. Kita juga menyaksikan berbagai kemajuan yang ada di Papua. Pembangunan Infrastruktur tetap berjalan disana meskipun mendapatkan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.

Kemajuan untuk Papua bukanlah hal yang mustahil, apalagi Papua akan menjadi tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Sehingga kemajuan bagi Papua adalah sebuah keniscayaan jika Pemda dan masyarakat Papua bersama – sama dengan pemerintah pusat turut serta dalam pembangunan yang ada di Papua dan NKRI.

 

 

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

June 20, 2026

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

June 20, 2026

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Mendengar dengan Saksama Aspirasi Demo Mahasiswa Oleh: Margo Nov R Dalam demokrasi yang sehat,…

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Waspada Penumpang Gelap dalam Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Diminta Kedepankan Kajian dan Solusi  Oleh: Ahmad Fauzi Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara terbuka. Dalam perjalanan bangsa, mahasiswa selalu menjadi salah satu elemen penting yang berperan sebagai pengawal demokrasi, penyambung suara masyarakat, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat harus terus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan matang. Namun demikian, seiring meningkatnya dinamika politik dan sosial di ruang publik, kewaspadaan terhadap potensi penunggangan aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok berkepentingan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Gerakan mahasiswa yang lahir dari idealisme, kajian akademik, dan semangat pengabdian kepada masyarakat harus tetap dijaga independensinya agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis maupun agenda tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks tersebut, pernyataan BEM Bersatu yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis patut mendapatkan perhatian. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran di kalangan mahasiswa bahwa gerakan yang sehat harus tetap berpijak pada kajian ilmiah, argumentasi yang kuat, serta orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Independensi gerakan mahasiswa merupakan aset penting yang harus dijaga agar tetap memperoleh kepercayaan publik sebagai kekuatan moral bangsa. Kewaspadaan terhadap potensi penunggangan bukan berarti membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat dan bukan didorong oleh kepentingan pihak tertentu. Mahasiswa perlu terus memperkuat budaya intelektual melalui diskusi, riset, kajian akademik, serta penguasaan data yang komprehensif sehingga setiap tuntutan yang disampaikan memiliki landasan yang kuat dan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan kebijakan publik. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendengar berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menerima dan berdialog langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi yang luas bagi berbagai masukan dan kritik yang konstruktif. Sikap terbuka tersebut mencerminkan bahwa pemerintah memandang mahasiswa sebagai bagian penting dari proses pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Pertemuan tersebut juga menunjukkan bahwa jalur dialog tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menyampaikan aspirasi. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat dibahas secara objektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Budaya dialog yang semakin kuat akan memperkokoh kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memperkecil ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan di luar substansi perjuangan mahasiswa. Sejumlah tokoh juga menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa indikasi adanya pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa akan terlihat seiring perkembangan situasi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.…

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Harus Berjalan Selaras dengan Hukum dan Kepentingan Umum Oleh: Salsa Viona Konstitusi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.