• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Pasca Kerusuhan di Papua, Semua Pihak Harus Wujudkan Perdamaian

Pasca Kerusuhan di Papua, Semua Pihak Harus Wujudkan Perdamaian

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 22 August 2019

Oleh : Edward Krey (Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta)

Masyarakat di Sorong pada Hari Rabu 21 Agustus 2019, telah kembali beraktifitas seperti biasa, setelah aksi massa menolak rasisme yang berujung pada kericuhan.

Aktifitas Bandara juga telah lancar sejak pukul 06.00 WIT. Namun karena fasilitas untuk dapat masuk ke halaman parkir bandara rusak, maka kendaraan bebas-pun dapat masuk keluar tanpa kendali.

Petugas parkir juga belum melakukan aktifitas seperti biasanya karena rusaknya fasilitas, sehingga kendaraan yang keluar – masuk bandara, terbebas dari pembayaran retribusi.

Selain itu beberapa warga juga telah keluar dari rumah untuk bergotong-royong membersihkan kayu dan batu yang berserakan di jalan raya.

Meski sebagian toko sudah memulai aktifitas niaganya, aktifitas perkantoran terpantau masih libur dan terlihat Kantor Wali Kota Sorong sepi dari aktifitas apapun.

Sementara itu pada hari yang sama, aksi massa warga di Timika, Kabupaten Mimika Papua, yang awalnya mengusung misi damai, berakhir dengan pelemparan batu ke gedung DPRD Mimika. Kejadian tersebut mencuat pada pukul 13.00 WIT.

Pihak kepolisian pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan guna meredakan amukan massa aksi yang dilaporkan merasa kecewa karena telah lama menunggu kedatangan ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika yang tidak kunjung hadir di hadapan massa aksi.

Para peserta aksi massa tersebut awalnya berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana damai terlihat, namun setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang belum juga hadir, massa kemudian terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis.

Hingga siang hari, situasi pun belum kondusif. Sebagian peserta aksi tersebut masih melakukan pelemparan meskipun tembakan peringatan dilakukan aparat keamanan.

Aksi Rasisme yang terjadi di Jawa Timur tersebut, tentu berdampak luar biasa bagi keamanan di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan dukungan langkah yang dilakukan oleh tiga Gubernur terkait dengan dugaan rasisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ketiga Gubernur itu adalah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tjahjo juga mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim untuk memantau kondisi terkini terkait kericuhan di Manokwari. Kemendagri akan terus memonitor melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), serta koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Langkah tersebut tentu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dan menyembuhkan luka bagi korban rasisme secara umum.

Selain itu upaya pemulihan juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menghimbau agar pemberitaan terkait peristiwa di Papua dan Papua Barat lebih selektif. Informasi terkait proses pemulihan keamanan haruslah menjadi prioritas utama, agar tidak dipelintir menjadi informasi yang dapat meledakkan amarah.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mengatakan, tokoh – tokoh Papua dan Papua Barat perlu diberikan kesempatan dalam menyampaikan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini didasari bahwa, pihak media khususnya televisi maupun radio juga memiliki tanggungjawab dalam menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana. Dimana pemberitaan yang disiarkan haruslah memberikan nilai positif bagi keutuhan bangsa ini.

Pemberitaan tersebut dirasa sebagai bentuk pemberian rasa aman kepada masyarakat Papua yang berada diluar tanah kelahirannya untuk bekerja maupun kuliah.

Sementara itu, perwakilan Ormas yang mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya juga telah menyampaikan permintaan maaf di hadapan media. Hal tersebut disampaikan oleh Tri Susanti yang merupakan satu diantara tiga perwakilan koordinator aksi ormas Surabaya saat menyambangi Mapolda Jawa Timur. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, maka perdamaian akan dapat segera terwujud.

 

 

 

 

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa

June 20, 2026

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola

June 20, 2026

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Pemerintah Genjot Pemerataan Listrik hingga Pelosok Desa Jakarta – Pemerintah mempercepat upaya pemerataan akses listrik…

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sikapi Demonstrasi, Pemerintah Terus Jalankan Efisiensi dan Pembenahan Tata Kelola *Jakarta* – Kepala Badan Komunikasi…

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Gerakan Mahasiswa Harus Tetap Jadi Suara Rakyat, Bukan Alat Elite Di beberapa wilayah belakangan ini…

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua

By Kata IndonesiaJune 20, 20260

Sinergitas Bersama Tolak Demo Anarkis di Papua Oleh : Yohanes Wandikbo Papua saat ini berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah terus dijalankan untuk mempercepat kemajuan di Tanah Papua. Dalam situasi tersebut, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi modal utama yang harus dijaga bersama. Karena itu, sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh warga Papua menjadi kunci dalam menolak segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Pada negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya. Penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, santun, dan sesuai ketentuan hukum merupakan wujud kedewasaan demokrasi yang perlu terus dikedepankan. Sebaliknya, tindakan anarkis yang mengarah pada perusakan fasilitas umum, intimidasi, atau gangguan terhadap aktivitas masyarakat hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat itu sendiri. Komitmen menjaga situasi tetap kondusif terlihat dari langkah yang diambil aparat keamanan menjelang pelaksanaan berbagai agenda nasional di Papua. Salah satunya pada penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIV di Manokwari yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional. Dalam hal ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare menyampaikan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun, aparat berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan selama berlangsungnya agenda nasional tersebut. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialog terus dilakukan guna membangun kesadaran bersama bahwa stabilitas keamanan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Papua. Pendekatan yang mengedepankan dialog tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak menutup ruang demokrasi. Sebaliknya, negara hadir untuk memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa keamanan dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kerangka hukum dan kepentingan bersama. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.