Oleh : Rizal Arifin
People power atau gerakan rakyat menjadi kunci yang menonjol dalam orasi Amien Rais pada aksi 313 memicu sorotan dari berbagai media. Amien mengatakan, kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, pihaknya tidak akan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menganggap itu tidak ada gunanya, sehingga akan langsung menggunakan People Power. Ini diserukan Amien Rais saat berorasi di Komplek Masjid Sunda Kelapa dalam Aksi 313. Aksi tersebut dihadiri oleh sejumlah ormas, seperti FUI, FPI dan PA 212 dan diklaim sebagai aksi pengingat kepada KPU agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019.
Mantan Ketua MPR tersebut berpendapat bahwa people power sah dilakukan jika mereka menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Amien memastikan bahwa jika nantinya massa digerakkan, situasi masih tetap damai.
“Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikitpun darah tercecer, people power akan digunakan,” tandas Amien Rais.
Pihak MK menanggapi hal tersebut dan menyatakan keberatan dengan seruan people power Amien Rais. Menurut juru bicara (jubir) MK, Fajar Laksono, pernyataan tersebut dikategorikan sebagai contemp of court (penghinaan) terhadap MK sebagai lembaga peradilan lantaran dinilai menafikkan kerja keras seluruh komponen MK untuk menguatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Melalui pernyataan itu, Amien dianggap tak percaya mekanisme penyelesaian konflik dalam negara demokrasi, hal yang pada 1998 silam ia perjuangkan bersama mahasiswa dan rakyat, ketika turun ke jalan menumbangkan rezim Orde Baru. People power bisa diartikan sebagai pengerahan kekuatan massa untuk mengganggu bahkan meruntuhkan wacana atau dominasi sebuah rezim kekuasaan yang mapan.
Istilah people power sendiri mulai mendunia ketika rangkaian demonstrasi besar terjadi di Filipina, 33 tahun yang lalu dan berujung pada kejatuhan Presiden Ferdinand Marcos. Marcos sebelum dilengserkan lewat people power, sudah berkuasa sebagai presiden selama 21 tahun. Dirinya juga sempat memberlakukan darurat militer selama 9 tahun untuk menekan kebebasan berpendapat. Istilah tersebut juga dapat merujuk pada peristiwa politik di Indonesia sepanjang 1998, ketika para mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto mundur.
Tak jauh beda dengan yang ada di Indonesia, dimana dalam 32 tahun di bawah rezim Soeharto, dirinya telah menutup saluran demokrasi. Kebebasan pers tak ada. Militer menguasai banyak instansi sipil, dan korupsi merajalela. Ucapan people power yang dilontarkan politikus PAN tersebut juga mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak sependapat dengan Amien Rais, yang menyerukan penyelesaian sengketa Pemilu menggunakan people power. Tjahjo meminta agar Amien tidak mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan menyimpang.
“Jangan mengancam masyarakat. Jangan mengajak masyarakat untuk berbuat menyimpang dari ketentuan undang – undang,” tutur Tjahjo.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa negara Indonesia telah menyediakan saluran untuk penyelesaian sengketa pemilu. Dia menilai seruan Amien Rais terkait people power bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan anarkisme.
“Soal puas nggak puas dengan hasil pemilu, ada salurannya. Menuntut masalah hukum ada salurannya. Tapi jangan memprovokasi masyarakat untuk berbuat anarkhis,” pungkas Tjahjo.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyayangkan ucapan Amien Rais tersebut, menurutnya ucapan tersebut bukanlah hal yang bijaksana.
“Saya pikir itu pilihan yang tidak bijaksana, janganlah kita menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala – segala gitu,” tutur Moeldoko.
Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dirinya mengingatkan agar Amien Rais membuat pernyataan yang bijaksana sebagai seorang tokoh.
“Saya pikir sebagai sesepuh yang ditauladani tidak perlu menyampaikan hal itu,” tambah mantan Panglima TNI tersebut.
Mahfud MD juga berpendapat bahwa pernyataan Amien Rais itu dapat memunculkan banyak kecurigaan dari berbagai kalangan sehingga dapat menimbulkan potensi perpecahan antar anak bangsa.
Juru Bicara Milenial TKN, Garda Maharsi mengatakan bahwa Amien Rais seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Demokrasi memang membolehkan kita untuk bersikap kekanak-kanakan. Tapi jika Pak Amien Rais, menurutnya tidak elok bersikap seperti itu. Sementara Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai ancaman yang dilontarkan Amien Rais soal people power akan sia-sia. Tanpa ada pemerintahan yang terbukti otoriter, ia ragu people power ala Amien bakal laku di Indonesia. Selain itu, Amien Rais tidak punya massa pendukung. Ancaman Amien Rais tersebut justru akan menambah benih konflik di masa mendatang alih-alih menguatkan demokrasi di Indonesia.
