28 Tahun Reformasi, Dorong Penguatan Integritas Penegakan Hukum dan Tolak Pelemahan Terhadap Pemerintah

28 Tahun Reformasi, Dorong Penguatan Integritas Penegakan Hukum dan Tolak Pelemahan Terhadap Pemerintah

Memperingati 28 tahun reformasi, penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong melalui komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan. Presiden menekankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Merespon instruksi tersebut, KPK berkomitmen untuk melakukan evaluasi kinerja secara kontinu dan berjenjang guna memperbaiki sistem pengawasan internal. KPK menegaskan bahwa evaluasi kinerja internal selama ini telah dilakukan secara berkesinambungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas lembaga antirasuah tersebut.

 

“Kami secara kontinu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami ya. Kami lakukan evaluasi secara berjenjang,” ujar Budi

 

Lebih lanjut Jubir KPK menjelaskan, evaluasi dimulai dari tingkat biro atau direktorat, kemudian dilanjutkan ke level Sekretaris Jenderal maupun Deputi KPK.

 

Mekanisme evaluasi tersebut menjadi cara bagi KPK untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga serta dampak yang dihasilkan bagi pemberantasan korupsi.

 

“Kami tentunya juga percaya dengan evaluasi yang terus-menerus ini, maka ke depan kami senantiasa bisa terus melakukan perbaikan secara akseleratif,” imbuhnya.

 

Bahwa pembenahan dan pengawasan di dalam tubuh institusi penegak hukum tersebut bukanlah hal yang baru. Menurutnya, proses tinjauan kinerja selalu dijalankan secara rutin serta melibatkan seluruh level organisasi dari tingkat bawah hingga pucuk pimpinan.

 

Evaluasi internal terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian memperkuat efektivitas dan integritas pemberantasan korupsi. Ini sejalan dengan arah dan semangat reformasi membangun sistem penegakan hukum yang profesional transparan dan terpercaya. Narasi sinisme yang dibangun oleh sebagian kelompok untuk melemahkan kepercayaan publik patut dipertanyakan, karena komitmen Presiden dalam penegakan hukum nyata.

 

Sebelumnya Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyampaikan arahan Presiden Prabowo saat menyerahkan laporan reformasi Polri di Istana Merdeka pada 5 Mei 2026.

 

“Jadi, Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 28 tahun reformasi, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi, sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi,” kata Jimly.

 

Menurutnya reformasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan aparat seperti kenaikan gaji, tetapi juga pembenahan secara menyeluruh dan terpadu terhadap sistem penegakan hukum.

 

Jimly menambahkan, langkah reformasi tersebut dimulai dari institusi Polri sebelum nantinya diperluas ke lembaga penegak hukum lainnya.

 

Penegasan Presiden terkait penegakan hukum mengembalikan negara kembali ke rel penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025