19.188 Dapur MBG Siap Operasi Serentak, Layani 55 Juta Orang Mulai Januari 2026

19.188 Dapur MBG Siap Operasi Serentak, Layani 55 Juta Orang Mulai Januari 2026

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

 

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kesiapan ini merupakan hasil kerja bertahap dan terukur sepanjang 2025. Tahun tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk membangun fondasi layanan MBG secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sistem operasional di lapangan.

 

“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar Dadan dalam keterangannya.

 

Menurutnya, pencapaian tersebut memungkinkan program MBG memasuki 2026 dengan skala layanan yang besar sejak hari pertama. Hal ini dinilai penting agar manfaat intervensi gizi dapat dirasakan secara luas dan merata, khususnya oleh kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, dan anak-anak.

 

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi,” tegas Dadan.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa pelaksanaan MBG pada 2026 akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah, tanpa adanya perubahan kebijakan maupun mekanisme pelaksanaan. Seluruh tahapan program tetap mengedepankan kesiapan teknis serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

 

“Tidak ada arahan khusus, Insyaallah akan berjalan seperti biasa,” kata Nanik di Jakarta.

 

Ia juga memastikan bahwa jadwal pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah tidak mengalami perubahan dan akan dimulai secara serentak pada 8 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

 

“Belum ada perubahan, masih sesuai jadwal,” ujarnya.

 

Dengan kesiapan ribuan dapur MBG dan kepastian kebijakan yang konsisten, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

By 0

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II  Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun. Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. …

All Rights Reserved © 2025