• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan Irigasi dan Bendungan

Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan Irigasi dan Bendungan

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 26 June 2025

Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan Irigasi dan Bendungan

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,54 triliun guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi serta infrastruktur air lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Lilik Retno Cahyadiningsih, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung optimalisasi lahan pertanian pada musim tanam kedua tahun ini.

“Kementerian PU saat ini tengah melaksanakan kegiatan dukungan optimasi lahan Kementerian Pertanian dengan target penambahan luas tanam sebesar 665.485 hektare yang tersebar di 14 provinsi,” ujar Lilik.

Ia juga menegaskan pentingnya ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk menjaga produktivitas pertanian nasional.

“Penyediaan air bagi sistem irigasi, terutama untuk pertanian, harus menjadi prioritas. Ini agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri dan sejalan dengan tantangan global,” tambahnya.

 

Sementara itu, progres pembangunan sejumlah bendungan strategis juga menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur, yang per Mei 2025 telah mencapai 80,69% dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

 

Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa sinergi antara pembangunan bendungan dan sistem irigasi merupakan elemen vital dalam mewujudkan swasembada pangan.

 

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu contohnya adalah pembangunan bendungan yang kemudian disalurkan melalui sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier langsung ke lahan pertanian,” jelas Dody.

 

Contoh keberhasilan lain dapat dilihat dari Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur. Bendungan tersebut telah rampung dan mulai impounding sejak Desember 2024, dengan kapasitas tampung 12,24 juta meter kubik dan jangkauan layanan irigasi seluas 1.200 hektare. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan frekuensi tanam petani lokal dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

 

Lebih jauh, sinergi kebijakan antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian semakin diperkuat. Pemerintah menargetkan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi seluas lebih dari 2 juta hektare, serta penyelesaian pembangunan 15 bendungan strategis, termasuk Bendungan Jragung, Bagong, dan Pelosika.

 

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, menekan ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis kemandirian.***

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.