• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»WOW, PEMEKARAN PROVINSI BARU PAPUA TABI-SAIRERI AKAN SEGERA DIRESMIKAN, INI KOMENTAR STAFSUS PRESIDEN BILLY MAMBRASAR

WOW, PEMEKARAN PROVINSI BARU PAPUA TABI-SAIRERI AKAN SEGERA DIRESMIKAN, INI KOMENTAR STAFSUS PRESIDEN BILLY MAMBRASAR

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 1 July 2021

2 acara secara berurutan dilakukan di wilayah Teluk Cenderawasih, pada tanggal 29 dan 30 Juni 2021. Acara tersebut adalah, peluncuran kampus II Universitas Cenderawasih di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dan Pertemuan Kepala Daerah Seluruh Kabupaten di Wilayah Tabi dan Saireri, bertempat di Kota Biak.

Seperti dimuat dalam rilis resmi Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Toni Tesar melakukan acara pencanangan kampus II UNCEN di Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui, Provinsi Papua (29 Juni 2020). Kampus II Uncen ini diawali dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan, yang akan menampung kurang lebih 80 Mahasiswa mulai tahun ajaran 2021/2022 ini.

Acara ini dihadiri oleh Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, Direktur, Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar ST. BSc, MBA, Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Kemendikbudristekdikti, Dr. Ir. Ridwan M.Si, Ketua DPR Papua Jhonny Banua, dan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan Nasional, Christian Sohilait.

Lalu pada tanggal 30 Juni 2021, dengan dipimpin oleh Ketua Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri sekaligus Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, sebuah gelaran rapat antar kepala daerah yang dihadiri oleh Walikota Jayapura, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten se wilayah adat Tabi dan Saireri, serta Ketua dan Anggota DPRD diadakan.

Salah satu yang menjadi arahan kebijakan yang direkomendasikan dari pertemuan tersebut, adalah percepatan Pemekaran DOB untuk mengurangi rentang kendali pemerintah kepada masyarakat, dan mempercepat pembangunan, seperti tertulis dalam rilis resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Apakah ini pertanda bahwa Provinsi Tabi-Saireri akan segera diresmikan? Seperti dalam pendetailan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari daftar Pra Syarat untuk pembentukan daerah Pemekaran Baru adalah adanya Persetujuan DPR, Kepala Daerah, Aspirasi Masyarakat, dan juga ketersediaan fasilitas publik, seperti Universitas Negeri, di wilayah baru pemekaran tersebut. Seperti juga diketahui, sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat, Universitas Papua yang sekarang ada di Manokwari, awalnya hanyalah Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih.

Kedua acara yang berurutan tersebut, kemudian secara rasional, dapat membuat banyak pihak dapat berspekulasi akan mungkinnya DOB Provinsi Baru ini akan segera terbentuk. Stafsus Presiden asal Papua, Billy Mambrasar, ketika diminta komentarnya perihal hal tersebut, memberikan responsnya.

“Saya belum dapat berkomentar lebih jauh, karena saya tidak hadir di acara rapat di Biak, akan tetapi saya hadir di acara Peluncuran Kampus II Uncen, di Yapen. Karena memang salah satu prioritas penugasan saya adalah mendorong percepatan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan di wilayah 3T lainnya. Saya mungkin belum dapat berkomentar tentang pembentukan Provinsi Baru ini, karena ini ada di Ranah Kementerian Dalam Negeri”, Ujar Stafsus Presiden asal Wilayah Adat Saireri ini.

Menolak memberikan komentar tentang Pembentukan Provinsi Tabi Saireri, Stafsus Billy Mambrasar kemudian memberikan pesan Presiden Jokowi terkait pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat.

“Seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi tetap fokus dalam membangun Papua, komitmennya tidak berhenti. Rasa cinta Jokowi tetap dan tidak berubah untuk Papua. Khususnya di Periode kedua ini, Pesan presiden adalah fokus kepada percepatan Pembangunan Manusia khususnya orang asli Papua. Hal itu tertuang di dalam Inpres No. 9 tahun 2020, dan salah satunya adalah mendorong sektor Maritim di wilayah teluk cenderawasih” Ujar Billy Mambrasar, menyampaikan Pesan dari Presiden Joko Widodo.

Adapun, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo meluncurkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 20 tahun 2020, yang berisi arahan untuk percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres ini kemudian oleh Bappenas, didetailkan menjadi rencana aksi Pembangunan di kedua Provinsi ini.

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.