• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»World Bank Apresiasi Pemerintahan Jokowi Buktikan Ketangguhan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

World Bank Apresiasi Pemerintahan Jokowi Buktikan Ketangguhan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 8 September 2024

World Bank Apresiasi Pemerintahan Jokowi Buktikan Ketangguhan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Jakarta – World Bank atau Bank Dunia menyatakan apresiasinya atas berbagai program pemerintah Indonesia, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diniliai mampu menstabilkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, Bank Dunia mengapresiasi berbagai program pemerintah seperti program pengurangan kemiskinan dan pertanian.

“Antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani,” kata Airlangga.

Selain itu, World Bank juga mengapresiasi program penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program early childhood.

Presiden Jokowi menyebut bahwa terjadi penurunan angka stunting di Indonesia dari 37 persen menjadi 21 persen, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen.

“Nah terkait dengan program tersebut, Bapak Presiden juga bercerita mengenai program dana desa di mana dana desa sebesar Rp71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi dari pada stunting,” ungkap Airlangga.

Presiden Jokowi, lanjut Airlangga, menekankan pentingnya resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih antara lain hydro solar geothermal.

Untuk diketahui, inflasi di Indonesia berhasil dikendalikan di kisaran 2-3 persen, saat banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi hingga lebih dari 200 persen.

Indonesia memang membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Negara kepulauan terbesar di dunia ini berhasil mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi di tengah gejolak yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan ekonomi, SDM dan infrastruktur menjadi fokus pemerintah. Pembangunan Indonesia tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya bagi perekonomian masyarakat.

Sebelumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Jebul Suroso menyampaikan apresasi kepada Presiden Joko Widodo dan mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden sangat menentukan dalam mengambil sikap di tengah situasi sulit yang dihadapi dunia, terutama pasca Pandemi Covid-19.

“Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, atas legacy yang telah diberikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pandemi Covid telah dilalui melalui upaya keras, berkat leadership dari Bapak Presiden,” kata Jebul dalam sebuah keterangan video.

Jebul sangat mengapresiasi legacy (warisan) kinerja yang telah diberikan Jokowi, untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di berbagai belahan dunia, Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan stabilisator di kawasan.

Dengan fondasi yang kuat dan pengalaman menghadapi berbagai krisis, Indonesia kini berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan agenda pembangunannya. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan teknologi diharapkan akan semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing Indonesia. [-red]

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.