• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Waspada Hoaks di Media Sosial sebagai Upaya Provokasi OPM dan ULMWP Tebar Teror ke Masyarakat Papua

Waspada Hoaks di Media Sosial sebagai Upaya Provokasi OPM dan ULMWP Tebar Teror ke Masyarakat Papua

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 19 May 2024

Waspada Hoaks di Media Sosial sebagai Upaya Provokasi OPM dan ULMWP Tebar Teror ke Masyarakat Papua

Oleh: Serlina Wayar

Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan akan adanya isu dan berita bohong atau penyebaran hoaks di media sosial sebagai bentuk upaya provokasi dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dengan sengaja menebarkan teror ke seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih.

Teror dengan sengaja terus mereka sebarkan sehingga seluruh masyarakat sipil di daerah berjuluk Surga Kecil Jatuh ke Bumi itu akan mengalami ketakutan tiada henti sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain, yakni mau tidak mau harus menjadi simpatisan OPM dan ULMWP.

Teknik tersebut terus digaungkan gerombolan separatis itu karena sejauh ini hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sehingga upaya serangan bukan hanya pada dunia nyata atau gesekan secara fisik saja, melainkan juga upaya provokasi dan propaganda serta cuci otak di dunia maya melalui banyaknaya hoaks di media sosial.

Belakangan ini banyak sekali narasi hoaks yang OPM dan ULMWP gaungkan di media sosial dengan tujuan untuk terus menarik perhatian masyarakat dan menunjukkan eksistensi mereka, selain itu juga bisa merancukan pemikiran warga sehingga secara tidak langsung muncul upaya cuci otak.

Berbagai macam narasi hoaks terus mereka gaungkan dari berbagai aspek, termasuk salah satunya yakni mengutarakan bahwa Papua bukan bagian dari Tanah Air Indonesia. Jelas sekali bahwa narasi tersebut merupakan provokasi serta propaganda isu bohong atau hoaks, lantaran bahkan seluruh dunia sudah mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama sekali tidak bisa terpisahkan dari bangsa ini.

Sehingga anggapan bahwa seolah Papua bukan menjadi bagian dari Indonesia hanyalah upaya untuk mencari simpatisan saja agar terdapat publik yang tercuci otaknya kemudian mau bergabung dengan barisan mereka untuk mewujudkan Papua merdeka.

Alih-alih publik mendukung OPM, justru sebaliknya, seluruh masyarakat di Papua sendiri menolak keras keberadaan gerombolan separatis tersebut, termasuk juga datang dari kalangan para tokoh masyarakat adat setempat yang dengan sangat tegas mengaku kalau keberadaan OPM dan ULMWP hanya merusak Bumi Cenderawasih dan menjauhkan Tanah Papua dari kemajuan.

Mulai dari tokoh adat, tokoh agama hingga tokoh pemuda setempat di Papua dengan sangat kompak menyatakan tegas bahwa mereka menolak keberagaan Organisasi Papua Merdeka. Salah satunya, yakni Yanto Eluay selaku Tokoh adat Kampung Sereh.

Bukan hanya menolak keras keberadaan OPM dan ULMWP saja, namun seluruh masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut juga sangat tidak setuju jika masih saja ada kelompok tertentu yang memiliki kegiatan untuk bertolak belakang dengan pemerintah.

Sejatinya keberadaan gerombolan separatis dan teroris di Papua itu menjadi bagian dari upaya propaganda penjajah sejak tahun 1963 silam yang terus ingin membenturkan masyarakat Papua yang cinta NKRI dengan pemerintah Indonesia kala itu.

Tujuannya hanya satu, yakni demi memuluskan langkah penjajah menguasai Tanah Papua secara sepenuhnya selama masa pendudukan. Mereka menggaungkan cara untuk mendorong masyarakat Papua menuntut kemerdekaan agar nantinya sumber daya yang ada bisa terambil alih oleh Belanda.

Pengetahuan akan sejarah yang sebenarnya terjadi demikian merupakan hal yang sangat penting, terlebih bagi kalangan generasi muda penerus bangsa di jaman serba digital seperti sekarang ini.

Pada jaman sekarang, narasi sangat mudah terbentuk oleh siapapun di media sosial dan melalui internet, sehingga harus ekstra hati-hati untuk mengonsumsi pemberitaan apapun di dunia maya.

Generasi muda yang sangat akrab dengan media sosial harus benar-benar mampu menanamkan sejarah sepenuhnya sebaik mungkin ke dalam hati sanubari mereka agar tidak mudah menjadi sasaran empuk cuci otak dan propaganda OPM serta ULMWP.

Sebab, di tangan generasi muda arah masa depan bangsa nantinya berada. Sehingga jangan sampai mereka termakan hasutan atau provokasi oleh adanya berita hoaks yang Organisasi Papua Merdeka buat melalui media sosial.

Sekali lagi, mereka terus datang dan menghantui dengan menebarkan rangkaian teror mengerikan ke berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya secara fisik dengan serangan langsung saja, melainkan kini teror OPM dan ULMWP adalah melalui propaganda cuci otak dengan narasi hoaks di media sosial.

Untuk itu, kewaspadaan dengan sangat ekstra hati-hati harus terus masyarakat tanamkan pada benak masing-masing, termasuk harus menjadi bekal yang kuat pada diri generasi muda penerus bangsa yang sehari-hari akrab dengan dunia digital dan media sosial.

Karena media sosial menjadi tempat bersarangnya banyak narasi hoaks OPM dan ULMWP, mulai dari menuding negara ini, menuding pemerintahan hingga menuding aparat keamanan. Padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian. Jangan sampai mudah termakan hoaks yang hanya menambah teror kepada masyarakat sipil.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen)

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

September 23, 2026

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

September 23, 2026

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi Oleh : Jonathan Janoel Pembahasan Rancangan Undang-Undang…

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi…

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By Kata IndonesiaSeptember 23, 20260

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.