Warganet Mendukung Wujudkan Kemajuan Indonesia

Oleh : Aditya Akbar

Warganet di Indonesia masuk 5 besar dalam pengguna terbanyak di media sosial. Alangkah baiknya kemudahan interaksi di Instagram dan Facebook kita gunakan untuk menyokong program pemerintah. Baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Kampanye positif akan memiliki efek positif juga dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

Pemerintah terus membuat berbagai program untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi akibat badai corona. Ada omnibus law UU Cipta Kerja, program pemulihan ekonomi nasional, BLT, dan lain-lain. Untuk mensukseskan program tersebut, warganet diharap mendukung dengan cara kampanye positif di media sosial.

Kekuatan di media sosial sangat besar karena 1 status di Facebook bisa dibaca ribuan orang dan 1 foto di Instagram bahkan dilihat jutaan netizen di seluruh dunia. Kemudahan koneksi dengan warganet lain sebaiknya kita gunakan untuk kampanye positif. Program pemerintah didukung penuh, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Baca juga: Siap Hadapi Era VUCA, PLN Gandeng 4 PTN dan LIPI

Jika warganet terus mendukung program pemerintah di media sosial, maka akan berefek positif. Ketika kita jadi ‘corong’ pemerintah, akan lebih banyak lagi orang yang paham apa saja isi Undang-Undang terbaru. Misalnya ketika omnibus law UU Cipta Kerja diluncurkan, banyak yang paham mengapa pemerintah membuatnya dan apa alasan untuk mempermudah investasi asing.

Warganet juga mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah yang lain, misalnya peogram pemulihan ekonomi nasional. Mereka tahu bahwa sekarang ada banyak kemudahan bagi pengusaha, karena nominal pajak berkurang dan ada penurunan bunga pinjaman. Kemudahan-kemudahan ini untuk menolong masyarakat yang keadaan finansialnya lesu.

Selain itu, akan lebih banyak lagi warganet yang tahu apa saja bantuan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan akibat corona. Misalnya biaya pasien covid-19 yang ditanggung BPJS dan gratis tes rapid di Puskesmas. Para tenaga kesehatan juga dapat gaji ekstra. Isu positif ini hendaknya terus didengungkan di media sosial.

Masyarakat jadi terhindar dari hoax dan tak serta-merta menuduh bahwa semua pasien akan kena corona pada waktunya, karena tahu faktanya. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik maka kita wajib mendukung gerakan narasi positif di media sosial. Juga terus mempromosikan UU serta kebijakan pemerintah, agar tidak ada lagi yang terjebak berita palsu.

Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden menyatakan bahwa adanya pandemi covid-19 merupakan sebuah tantangan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya mendukung kebijakan pemerintah, agar muncul sikap optimis. Jika semua berpikiran positif dan optimis maka masyarakat akan makin produktif dan tak lagi mengalami penurunan finansial.

Billy melanjutkan, hendaknya masyarakat bijak dalam bermedia sosial dan jangan sampai termakan hoax, khususnya mengenai omnibus law. Dalam artian saat ini banyak yang kena berita palsu dan marah-marah di Twitter, padahal bisa jadi mereka belum membaca seluruh pasal dalam naskah UU tersebut. Namun sudah percaya akan infografis hoax tentang Omnibus Law.

Kampanye positf tentang kebijakan pemerintah akan membawa dampak positif juga. Program pemerintah seperti anjuran untuk belanja dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika daya beli naik maka kita akan selamat dari krisis ekonomi jilid 2. Program pemulihan ekonomi nasional akan lekas berhasil dan kondisi finansial negara akan bangkit lagi.

Begitu juga dengan kebijakan di bidang kesehatan. Ketika semua orang mengkampanyekan 3M dan terus memakai masker, maka jumlah pasien corona akan berkurang. Semua orang tertib dan mau cuci tangan serta menjaga jarak. Karena selalu diingatkan oleh status positif netizen lain di media sosial, jadi mereka akan mematuhi protokol kesehatan dengan senang hati.

Sebagai warganet yang bijak, hendaknya kita terus mendukung program pemerintah dengan kampanye positif di media sosial. Ketika ada omnibus law dan program lain, maka kita turut mengapresiasinya dan membuat status positif di Facebook. Jangan malah terjebak hoax bahkan ikut menyebarkannya, karena bisa terkena UU ITE. Bijaklah dalam bermedia sosial.

Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025