• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Wapres Minta Kepala BPIP Klarifikasi Pernyataan Agama Musuh Pancasila

Wapres Minta Kepala BPIP Klarifikasi Pernyataan Agama Musuh Pancasila

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 13 February 2020

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi untuk mengklarifikasi langsung pernyataannya. Ini terkait pernyataan Yudian  yang mengatakan agama musuh Pancasila.

“Saya harapkan beliau bisa mengklarifikasi supaya tidak terjadi salah paham, kontroversi sehingga menimbulkan kegaduhan. Saya beliau mengklarifikasi ucapannya itu,” kata Wapres Ma’ruf usai menghadiri Rakernas Banggakencana di Gedung BKKBN Jakarta, Rabu (12/2

Wapres berharap dengan klarifikasi tidak ada konflik di kalangan masyarakat karena pernyataan Yudian menyinggung kelompok-kelompok agama tertentu.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Syamsul Luthfi meminta Yudian untuk menarik kembali pernyataannya.

“Ini statement yang sangat ngawur. Agama apapun tidak pernah menjadi musuh Pancasila, apalagi Islam,” katanya kepada wartawan di Jakarta.

Syamsul menegaskan semua tokoh agama di Indonesia ikut berjuang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semua kepercayaan menjadi pondasi lahirnya negara berikut ideologinya. Dengan demikian, lanjut dia, agama apapun tidak mungkin menjadi musuh Pancasila.

“Yang kadang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah penafsiran keagamaan, menyangkut paham keagamaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bukan agama itu sendiri,” jelasnya.

Karena itu, dia meminta Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menarik pernyataannya.

“Pernyataan kontroversial ini harus ditarik lagi karena bisa menimbulkan reaksi keras dari segenap komponen bangsa,” kata Syamsul.

Menanggapi reaksi yang muncul, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo mengatakan pernyataan Yudian tidak bertujuan mempertentangkan antara agama dan Pancasila. Menurut Romo Benny, pernyataan Yudian mengacu pada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dan membenturkan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin,” kata Yudian dikutip Romo Benny.

Menurutnya, Pancasila adalah agamis karena kelima silanya dapat ditemukan di kitab suci enam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI.

“Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-harapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas). Dalam konteks inilah, agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama; padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung,” ujar Yudian dalam keterangan singkatnya.

Dari Regulasi ke Implementasi: Mengawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS

May 13, 2026

Kepatuhan Platform sebagai Kunci Keberhasilan PP TUNAS

May 13, 2026

Dari Regulasi ke Implementasi: Mengawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS

By Kata IndonesiaMay 13, 20260

Dari Regulasi ke Implementasi: Mengawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS Oleh : Andhika Rachma Transformasi…

Kepatuhan Platform sebagai Kunci Keberhasilan PP TUNAS

By Kata IndonesiaMay 13, 20260

Kepatuhan Platform sebagai Kunci Keberhasilan PP TUNAS Oleh: Nadira Larasati Transformasi digital telah membuka ruang…

Pemerintah Kawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS hingga Juni 2026

By Kata IndonesiaMay 13, 20260

Pemerintah Kawal Kepatuhan Platform terhadap PP TUNAS hingga Juni 2026 Jakarta – Pemerintah terus mengawal…

PP TUNAS Diperkuat, Platform Digital Harus Terapkan Perlindungan Anak Nyata

By Kata IndonesiaMay 13, 20260

PP TUNAS Diperkuat, Platform Digital Harus Terapkan Perlindungan Anak Nyata Jakarta – Pemerintah terus memperkuat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.