• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Wamenaker: Perpu Cipta Kerja Penting Untuk Ciptakakan Lapangan Kerja

Wamenaker: Perpu Cipta Kerja Penting Untuk Ciptakakan Lapangan Kerja

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 4 March 2023

Wamenaker: Perpu Cipta Kerja Penting Untuk Ciptakakan Lapangan Kerja

Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Tahun 2022. Penerbitan Perpu Ciptaker tersebut dapat berdampak bagi perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

Perpu Ciptaker berisikan materi muatan yang sarat akan kepentingan nasional. Badai PHK pasca pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk menerbitkan Perpu Ciptaker ini. Pasalnya, Perpu Ciptaker mampu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengungkap dalam diskusi yang dilakukan di Moya Institute, Jumat (3/3/2023), penerbitan Perpu Ciptaker ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memberikan lapangan kerja bagi calon pelamar kerja.

“Indonesia sendiri masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena memiliki jumlah angkatan kerja yang terus naik. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga semakin banyak orang yang mengalami pengangguran. Maka dari itu pentingnya penerbitan Perpu Cipta Kerja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).

Selain itu menurutnya, dengan penerbitan Perpu Cipaker ini, Indonesia dapat bertahan dan memberikan jaminan terhadap ketidakpastian global yang sedang dialami saat ini.

Seperti diketahui, Menurut laporan terbaru Bank Dunia, perekonomian global hampir jatuh ke dalam resesi. Untuk itu, pemerintah berupaya dalam mengantisipasi terhadap gejolak ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini.

“Dengan adanya Perppu Ciptaker ini mampu membantu penguatan fundamental perekonomian nasional untuk terus menjaga daya saing. Dengan tingginya ketidakpastian ekonomi dunia, terus mendorong kita untuk bisa beradaptasi akan perubahan,” kata Wamenaker.

Disisi lain, Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Prof. Nindyo Pramono menyatakan bahwa Perpu Cipta kerja dibentuk karena adanya kepentingan yuridis yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan kegentingan memaksa.

“Dunia saat ini banyak sekali dihadapi dengan disrupsi, hal itu adalah menjadi dampak panjang adanya pandemi COVID-19, termasuk juga perubahan iklim hingga peperangan Rusia dan Ukraina. Maka untuk bisa menghadapi segala kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja,” ungkapnya.

Sedangkan, Pengamat Politik, Emrus Sihombing berpendapat, penetapan Perpu Ciptaker ini memberikan banyak manfaat kepada banyak pihak baik masyarakat maupun negara.

“Maka menjadi tidak berlebihan apabila memang dianggap bahwa Perppu Cipta Kerja ini menjadi salah satu jawaban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi,” pungkasnya.

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

November 2, 2026

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

November 2, 2026

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Ekonomi RI Dinilai Tetap Stabil Meski Rupiah Menghadapi Tekanan Jakarta – Pemerintah menilai kondisi perekonomian…

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti…

Bikin Takjub! Inilah Cara Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Perkuat Kemandirian Pangan Lewat Tempe

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Darul Muttaqien Banyuwangi yang didirikan tahun 1987 dan resmi…

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak

By Kata IndonesiaNovember 2, 20260

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.