Wah Gak Nyangka, Begini yang Dilakukan BRI untuk Perangi Kejahatan Perbankan

Aparat penegak hukum terus berupaya untuk menumpas serta menangkap pelaku kejahatan social engineering. Seperti halnya penangkapan tiga terduga penipuan yang mengatasnamakan BRI di Bandung, Jawa Barat serta Palembang, Sumatera Selatan. BRI secara aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menyampaikan laporan hingga akhirnya pelaku dapat ditemukan.

Kejahatan perbankan social engineering merupakan tindak kejahatan yang memanipulasi psikologis korban untuk membocorkan data pribadi dan data perbankan yang bersifat rahasia. Media yang digunakan pelaku untuk mendekati dan mengelabui korban pun beragam, mulai dari pesan singkat/chat online, telepon, SMS, e-mail, media sosial, dan lainnya.

Pelaku kejahatan social engineering menggunakan modus informasi perubahan tarif transfer antar bank dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp150.000 per bulan untuk menipu korban melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut, pelaku melampirkan tautan di mana korban diharuskan mengisi data pribadi dan data perbankan untuk membobol rekening.

Pengisian formulir tersebut menjadikan pelaku penipuan memiliki akses atas rekening korban. Pesan tersebut dipastikan tidak benar karena memang bukan merupakan kabijakan BRI dan berasal bukan dari sumber informasi resmi yang dimuat BRI.

Atas hal tersebut, BRI bersama Kepolisian setempat melakukan analisa bersama tentang alur transaksi dan proaktif mendukung proses pengungkapan kejahatan penipuan tersebut sampai dengan penangkapan pelaku.

“BRI juga mendukung dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan serta penangkapan pelaku kejahatan social engineering,” ungkap Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto.

“Upaya BRI dalam memerangi social engineering di industri perbankan ini diantaranya adalah dengan dilakukannya pengaduan oleh BRI kepada Siber Polda Metro Jaya, bersama Polda Metro Jaya, BRI juga turut melakukan analisa terkait alur transaksi, pengungkapan modus, hingga melakukan penindakan dan penangkapan pelaku kejahatan social engineering”, ungkap Solichin.

Langkah proaktif BRI dalam mendukung penangkapan pelaku kejahatan social engineering tersebut diharapkan dapat meredam kejahatan-kejahatan serupa muncul kembali. “Penangkapan pelaku kejahatan ini menunjukan komitmen BRI untuk mengupas dan menangani kasus social engineering yang telah merugikan nasabah,” tambahnya.

Di sisi lain, Solichin mengungkapkan bahwa BRI secara berkala terus melakukan edukasi pencegahan kejahatan social engineering melalui saluran komunikasi resmi perseroan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat agar dapat terhindar dari berbagai modus social engineering.

“BRI mengimbau kepada nasabah agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan transaksi finansial, yaitu dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan. Nasabah diharapkan tidak memberitahukan informasi yang dapat memberi akses pada akun seperti password dan PIN. Nasabah wajib merahasiakan itu dari siapapun, termasuk keluarga, kerabat, mau pun petugas bank,” ungkap Solichin.

Lebih lanjut, Solichin mengungkapkan BRI senantiasa menginformasikan seluruh layanan melalui saluran komunikasi resmi (verified/ centang biru) yang dapat diakses nasabah melalui web: www.bri.co.id, Instagram: @bankbri_id, Twitter: bankbri_id, kontak_bri, promo_bri, Facebook: Bank BRI, Youtube: Bank BRI, Tiktok: Bank BRI, dan Contact BRI di nomor 14017/1500017.

 

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi 

By 0

Koperasi Merah Putih Infrastruktur Kedaulatan Ekonomi  Oleh: Aziz Rahman  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak dipandang sebagai infrastruktur kedaulatan ekonomi yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan rakyat. Gagasan tersebut memperoleh momentum kuat setelah pemerintah mempercepat pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi berhenti sebagai gagasan, melainkan segera hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi. Fungsinya dapat mencakup toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan konsep tersebut, koperasi diarahkan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas produksi di wilayahnya. Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai cara memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah bukan pihak yang anti terhadap pasar. Namun, mekanisme pasar tetap perlu diawasi karena dapat mengalami distorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, keberadaan koperasi di tingkat desa menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan jalur distribusi yang lebih sehat. Sudut pandang tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan rantai pasok. Petani dan pelaku usaha desa sering menghadapi jarak panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi penyerapan hasil produksi. Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang selama ini banyak bergerak di luar desa dapat lebih banyak berputar di dalam desa. Presiden Prabowo juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika koperasi mampu membeli hasil produksi masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan, aktivitas ekonomi desa tidak hanya bergantung pada transaksi dari luar wilayah. Desa memiliki instrumen untuk mengelola sebagian kebutuhan dan potensinya sendiri. Presiden bahkan memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa sekaligus memperkuat penyaluran barang subsidi.…

All Rights Reserved © 2025