Wacana Penyesuaian Harga BBM, Pengamat : Perlu Reformasi Subsidi BBM

Pemerintah mewacanakan penyesuaian harga bbm bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menyatakan subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

“Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, subdisi bbm penggunaannya banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Sudah cukup kita membakar dana apbn kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan apbn kita di sektor produktif.” Ujar Mamit Setiawan dalam dialog Indonesia Bicara di TVRI.

Mamit menjelaskan penyesuaian harga bbm subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir bbm melainkan sudah menjadi net importir.

“Nilai import kita mencapai 1.6 juta barel perhari, sementara produksi hanya 600 ribu barel perhari, belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dollar, sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam, ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi produsen minyak dunia, produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi bbm kita” jelas Mamit

REFORMASI SUBSIDI BBM

Mekanisme subdisi bbm yang tidak tepat sasaran harus segera dirubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan.
Mamit Setiawan menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM, tidak lagi subsidi bbm tetapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani apbn.

“Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade data sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi, sekarang kan banyak yang menikmati subsidi bbm ada mobil mobil mewah” jelas Mamit Setiawan.

Dari harga keekonomian, harga BBM di Indonesia juga relatif lebih murah dibanding negara lain dan negara tetangga. Mamit mencontohkan harga bbm jenis pertalite di eropa dan di negara tetangga yang harganya jauh lebih tinggi dibanding harga bbm di Indonesia saat ini.

“Di uni eropa sudah 30 ribu, dan dinegara Singapura di angka seperti itu, memang disparitasnya sudah tinggi sekali, Harga bbm kita tidak terlalu murah, tapi sudah murah.” Tutup Mamit.

Sementara menurut Pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi wacana kenaikan harga bbm jangan dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi.

“Saya rasa pemerintah sudah memikirkan banyak hal dan tentu ini bukan pilihan mudah, dalam setiap kebijakan ada konsekuensi, saya rasa pemerintah mash mengkalkulasi semuanya, tapi saya rasa lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luas, karena wacana sudah bergulir, harga2 sudah mulai naik, ini nanti akan berdampak inflasinya lebih besar.” Terang Fithra.

Ekonom Dari UI itu juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bansos.

“Sekarang defisit apbn kita dibawah 3 persen, itu akan terlampaui lagi dan membuat apbn kita tidak sehat dalam jangka menengah panjang, (subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2 persen masyarakat miskin yg menikmati subsidi bbm” terang Fithra.

Lebih baik jika subsidi BBM dialihkan ke sektor yang produktif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Dialihkan ke sektor produktif, misalnya membangun sekolah, membangun jembatan dan bendungan” pungkas Fithra.

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025