Visi Inklusif dan Semangat Digitalisasi Jadi Program Kerja Dewi Puspitorini untuk Masa Depan ILUNI UI

Visi Inklusif dan Semangat Digitalisasi Jadi Program Kerja Dewi Puspitorini untuk Masa Depan ILUNI UI

Jakarta – Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 menjadi momentum strategis untuk menentukan arah masa depan organisasi alumni terbesar di Indonesia ini. Di tengah dinamika kontestasi, nama Dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS mencuat sebagai kandidat yang mengusung visi modernisasi dan inklusivitas lintas generasi.

 

Sebagai seorang dokter spesialis paru dan pakar manajemen rumah sakit, Dewi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang kolaboratif, progresif, dan berorientasi pada hasil nyata. Ia hadir dengan tagline “U & I Guyub, U and I become Us”, yang mencerminkan semangat membangun kebersamaan tanpa sekat antarangkatan maupun latar belakang profesi.

 

“Guyub bukan hanya soal kebersamaan, tapi kekuatan untuk bergerak maju secara kolektif,” tegas Dewi Puspitorini dalam pernyataannya.

 

Salah satu program unggulan yang diusung Dewi adalah transformasi digital menyeluruh melalui platform UI Connect, yang bertujuan menciptakan ekosistem digital alumni berbasis konektivitas real-time. Dewi menegaskan, teknologi harus dimanfaatkan untuk mendekatkan, bukan membatasi.

 

“Semua alumni, di mana pun berada, berhak terlibat aktif dalam agenda ILUNI UI,” ujarnya.

 

Komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional juga menjadi prioritas Dewi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi membangun kepercayaan alumni terhadap organisasi.

 

“ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi yang profesional, terbuka, dan berdampak nyata bagi bangsa,” tambahnya.

 

Selain fokus pada digitalisasi, Dewi juga menggagas program-program berbasis kesejahteraan alumni, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, layanan psikologis, hingga dukungan finansial.

 

“Kesehatan fisik dan mental adalah fondasi produktivitas. ILUNI UI harus menjadi ruang yang peduli dan sigap terhadap kondisi anggotanya,” ungkapnya.

 

Dukungan terhadap Dewi terus mengalir dari berbagai kalangan alumni, termasuk dari tokoh senior.

 

Ketua Umum ILUNI FKUI, Dr. Wawan Mulyawan, menyatakan keyakinannya terhadap kapasitas Dewi dalam menjawab tantangan zaman.

 

“Saya percaya Dewi punya visi dan kapasitas nyata untuk menjawab tantangan zaman. Sosoknya menyatukan kompetensi profesional dan semangat kolaboratif,” jelas Wawan.

 

Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI kali ini akan dilaksanakan melalui sistem e-voting pada 23–24 Agustus 2025 mendatang, yang diharapkan dapat memperluas partisipasi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan ke depan.

 

Dengan visi inklusif dan semangat digitalisasi, Dewi Puspitorini mengajak seluruh alumni untuk membentuk ILUNI UI sebagai rumah bersama yang adaptif, relevan, dan berdampak nyata bagi bangsa.

 

 

 

[edRW]

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025